Sengketa Lahan Warga SAD Temui Titik Terang

Ilustrasi

MURATARA-25 tahun masalah sengketa lahan antara Suku Anak Dalam (SAD), Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung, Kabupaten Muratara dengan PT London Sumatera (Lonsum), berakhir sudah.

Komisi IV DPR RI mendukung penuh pengembalian hak warga SAD dan menetapkan tiga keputusan yang wajib dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun perusahaan. Polemik panjang sengketa lahan seluas 1400 hektar antara warga SAD dengan PT Lonsum, di Muratara akhirnya menemui titik terang setelah ketua Komisi IV DPR RI Edi Prabowo, mendukung penuh pengembalian hak masyarakat di Muratara.

Tiga keputusan yang ditetapkan dalam pembahasan di DPR RI, kemarin (12/2) di Jakarta diantaranya menghasilkan Dirjen Perkebunan Kementerian Petanian harus mengkoordinasikan pelaksanaan kewajiban pembangunan plasma perkebunan kelapa sawit seluas 20 persen dari luas izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Lonsum di Muara Megang, Megang Sakti, Desa Beringin Makmur 1, Mandi Angin, Batu Kucing, Rawas Ilir, Nibung.

Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah Kabupaten Muratara menyiapkan lahan untuk masyarakat SAD seluas 1400 hektar dan dibangun oleh PT Lonsum sebagai lahan plasma masyarakat, ditambah biaya jaminan hidup sesuai dengan kesepakatan.

Komisi IV DPR RI meminta kepada direktur jenderal perhutanan bersama Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Provinsi Sumsel menuntaskan sengketa pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat dengan perusahaan serta kegiatan ilegal lainnya yang berada dalam kawasan hutan di Kabupaten Muratara.

Baca Juga :  Berbaur Dengan Warga Pedalaman

“Kami apresiasi positif komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan masalah warganya, kita berharap kabupaten ini cepat maju, ” kata ketua Komisi IV DPR RI Edi Prabowo usia rapat tersebut. (cj13)

Baca selengkapnya di harian Sumatera Ekspres Rabu (14/2). 

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!