Serap Aspirasi, DPD RI Sambangi Sumsel

KUNJUNGAN: Anggota DPD RI saat mengunnjungi Pemprov Sumsel, kemarin sore (12/2). Foto: Adi/Sumatera Ekspres

PALEMBANG-Salahsatu pogram legislasasi nasional (Prolegnas) sekaligus penyusunan daftar inventarisasi masalah RUU tentang peningkatan asli daerah (PAD), Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyambangi Pemrov Sumsel.

“Kta ingin tahu secara langsung kondisi di lapangan, baik capaian dan kendala yng dihadapi selama ini. Sekaligus juga untuk mendapatkan masukan, saran dan aspirasi daerah sebagai dasar untuk merancang dan membahas RUU agar memperoleh informasi mengenai pajak dan retribusi sebagai sumber utama PAD, informasi mengenai ketergantungan fiskal dan keuangan daerah terhadap pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah,” ungkap Ketua Tim Komite IV DPD RI, Sisca Marleni di sela-sela rapat koordinasi dengan Pemprov Sumsel, kabupaten/kota dan Kantor Pajak di Ruang Rapat Bina
Praja, kemarin (12/2) sore.

Apalagi dengan PAD yang rendah menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat. Selama ini faktor yang mempengaruhi rendahnya PAD, dikatakannya yakni kontribusi Perusahaan Daerah terhadap pendapatan daerah yang masih kecil, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung diambil oleh pusat.

“Pajak daerah yang belum mampu menjadi sumber utama PAD, kekhawatiran jika daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme, kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah masih dalam merencanakan pembangunan di daerahnya, sehingga ketergantungan daerah terhadap pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat tinggi,” ungkapnya.

Selain itu, dari beberapa masukan yang dutarakan oleh daerah tadi, diantaranya dapat diberikan kebebasan bagi daerah dalam menentukan tarif pajak bagi daerah. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu daerah dengan daerah lainnya. Terlebih lagi, usaha untuk mendorong agar dapat terus meningkat, tentu harus ada kebijakan dan suatu regulasi yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

“Daerah juga harus diberikan kebebasan dalam mengelola dan menentukan nilai atau tarif pajak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel, Neng Muhaibah mengakui masih kesulitan dalam hal penagihan pajak terutama bagi pengusaha yang memiliki alat berat. Maka dari itu ia menginginkan adanya peraturan baru tentang pemungutan pajak kendaraan alat berat.

“Kalau di daerah tambang dan perkebunan banyak jalan rusak karena kendaraan alat berat, nah saya berharap bagaimana UU yang baru nanti mengatur itu semua sehingga bisa meningkatkan PAD,” katanya.

Khusus untuk Sumsel sendiri, diakuinya telah melakukan penarikan untuk PAD diantaranya pajak kendaraan, bea balik nama, rokok, pajak bahan bakar. Untuk realisasi penerimaan tahun 2017 dari target Rp 8,9 triliun, realisasi yang didapat Rp 8,1 triliun atau 91,5 persen untuk pendapatan daerah.

“Setiap tahun terus mengalami peningkatan,” tandasnya.

Selain Sisca Marleni, anggota FPD RI dari Sumsel juga dihadiri 9 anggota DPD lainnya. Diantaranya, John Pieris (Provinsi Maluku), Bambang Sadono (Provinsi Jawa Tengah), Budiono (Provinsi Jawa Timur), Abdul Gafar Usman (Provinsi Riau), Ahmad Kanedi (Provinsi Bengkulu), Ghazali Abbas Adan (Provinsi Aceh) daan Leonardy Harmainy (Provinsi Sumatera Barat). (Afi)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!