Setnov Mengajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Setya Novanto tertidur saat persidangan Kasus EKTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/1/18). Agenda persidangan menghadirkan 4 orang saksi. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

JAKARTA – Benang kusut aliran uang US$7,3 juta yang diduga diterima mantan ketua umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) diurai lapis demi lapis oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di persidangan kemarin (11/1), jaksa menghadirkan 4 orang saksi yang ditengarai terlibat langsung dalam transaksi uang korupsi e-KTP itu.

Mereka adalah manager marketing PT Inti Valuta Money Changer Panglima Polim Riswan alias Iwan Barala, komisaris PT Berkah Langgeng Abadi Juli Hira, pegawai PT Berkah Langgeng Abadi Nunuy Kurniasih dan karyawan PT Sharp Indonesia Muda Ihsan Harahap. Melalui mereka, penyamaran transaksi sebagian uang diduga korupsi e-KTP (dari total US$7,3 juta) terungkap.

Misal yang disampaikan Iwan. Dia mengaku pernah melakukan transaksi jual beli dolar dengan keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo pada rentang waktu Januari-Februari 2012 silam. Jumlanya US$2,62 juta. Transaksi yang dilakukan menggunakan modus barter dolar melalui money changer milik Juli Hira di Singapura.

“Dia (Irvanto) cerita ada dolar di luar negeri. Dia (Irvanto) mau tukar tapi dia nggak mau terima rupiah di Indonesia. Dia mau terima dolar di Jakarta. Itu namanya barter. Biasa itu (barter, red),” ungkap Iwan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin (11/1). Keterangan Iwan itu merupakan fakta baru dalam skandal korupsi e-KTP yang melibatkan Setnov.

Iwan bukan pihak yang melakukan barter dolar secara langsung. Tanpa sepengetahuan Irvanto, dia meminta bantuan Juli Hira yang memiliki perusahaan money changer di Singapura di bawah naungan PT Berkah Langgeng Abadi. “Saya bilang (ke Juli) nasabah saya ada yang mau tukar dolar,” ujar Iwan yang baru pertama kali bersaksi di pengadilan tersebut.

Baca Juga :  Setnov-Ganjar Tidak Hadir

Sebagaimana diwartakan, berdasar surat dakwaan JPU KPK, rekanan proyek e-KTP, yakni Paulus Tannos, Anang Sugiana Sudihardjo dan Johannes Marliem menyepakati bagian fee, yaitu sebesar US$3,5 juta untuk Setnov. Jatah itu akan direalisasikan oleh Anang selaku Dirut PT Quadra Solution.

Nah, karena waktu itu Anang belum bisa mencairkan uang dari perusahaannya, uang untuk Setnov lantas diambilkan dari bagian pembayaran PT Quadra Solution melalui perusahaan Biomorf Mauritius dan PT Biomorf Lone Indonesia.

Berdasar pemeriksaan saksi kemarin, terungkap bahwa dana sebesar US$2,62 juta yang menjadi objek barter dolar yang disepakati Iwan dan Irvanto bersumber dari Biomorf Mauritius yang berkantor di negara Mauritius, Afrika. Transaksi uang dilakukan dari negara kepulauan itu ke Singapura lewat salah satu rekening money changer Juli. “Saya nggak punya jalur ke Singapura,” tutur Iwan.

Sempat terjadi perbedaan angka antara yang disampaikan Iwan dengan yang dinyatakan Juli dan Nunuy terkait dengan barter dolar itu. Juli dan Nunuy mengatakan, total jumlah uang dalam transaksi tersebut sebesar US$2,75 juta dengan perincian US$2,55 juta dan US$200 ribu. Selisih itu terjadi lantaran adanya perbedaan poin nilai keuntungan.

Meski demikian, Iwan maupun Juli serta Nunuy mengaku tidak tahu menahu bila uang tersebut berkaitan dengan korupsi berjamaah e-KTP. Mereka mengaku, barter dolar yang dilakukan murni kegiatan perdagangan. “Setahu saya yang US$200 ribu tercatat dari Biomorf (Mauritius), yang satunya lupa,” terang Nunuy di hadapan majelis hakim. “Tapi kami tidak tahu itu e-KTP,” imbuh July.

Baca Juga :  Terlibat Perdagangan Manusia, Dituntut 8 Tahun

Uang-uang itu secara bertahap diserahkan Juli ke Iwan. Berikutnya, Iwan menyerahkan uang tersebut 3 kali secara tunai ke Irvanto melalui orang suruhan. Selain memanfaatkan jasa money changer, Irvanto juga meminta Ikhsan Muda Harahap untuk menjadi kurir pengambilan uang dari Singapura untuk kemudian dibawa ke Jakarta.

Berdasar pemeriksaan saksi di sidang kemarin, penerimaan uang dari Biomorf ke Irvanto dilakukan beberapa kali. Yakni, US$29.075 (24 Februari 2012), US$699.878 (12 Maret 2012), US$714 ribu dan SGD148 ribu (23 Maret 2012), US$299.273 (7 Mei 2012), US$99.040 (10 Agustus 2012), dan US$49.893 (12 September 2012).

Ada pula US$350 ribu (11 Desember 2012) yang diperoleh dari seseorang bernama Agung. “Saya tarik cash lalu saya berikan ke Irvanto,” ujar Ikhsan dalam kesaksiannya kemarin. Terkait modus penyamaran transaksi uang diduga korupsi e-KTP itu, Setnov mengaku tidak mengetahui. ”Saya tidak tahu transaksi itu,” tuturnya.

Penasehat hukum (PH) Setnov, Firman Wijaya mengatakan, kliennya tengah mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus e-KTP. Hanya, tidak jelas pihak mana yang akan diungkap oleh Setnov bila JC itu dikabulkan pimpinan KPK. “Intinya kami mencari keadilan, nanti bergantung beliau (SN) siapa yang mau diungkap,” ujarnya.

Baca Juga :  Akan Tetapkan Tersangka Baru

Firman menerangkan, pihaknya sejatinya ingin membuka posisi Setnov yang sebenarnya. Itu artinya, ada pihak lain yang lebih berwenang dan memiliki kapasitas diatas Setnov yang bakal dibeberkan Setnov ke KPK. Lantas siapa pihak itu? Firman masih menutup rapat-rapat. “Kalau nanti beliau (Setnov) sudah membuka, kami akan beritahu,” janjinya.

Terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya sudah menerima surat permintaan JC yang diajukan Setnov. Namun, lembaganya tidak langsung menyetujuinya. Tentu akan dilihat apa yang akan diungkap dalam kasus tersebut. Jika ingin mendapat status JC tentu dia harus mengungkap sesuatu yang lebih besar. Kalau tidak ada yang diungkap, lalu untuk apa diberi status yang akan meringankan dalam hukuman.

Menurut dia, orang yang ingin mendapatkan JC juga harus konsisten dalam memberikan keterangan. Baik di luar maupun saat dalam persidangan. Jangan sampai di luar menyatakan akan membuka kertelibataan pihak lain, tapi ketika di dalam persidangan tidak mau membuka. “Akan kami kaji dan teliti terlebih dahulu,” ucapnya di komplek parlemen, Senayan kemarin.

Bila pengajuan JC Setnov disetujui pimpinan KPK, skandal korupsi e-KTP semakin memanas. Sebab, JC itu membuka peluang Setnov akan “bernyanyi” menyeret tokoh-tokoh besar lain. Seperti yang pernah dilakukan mantan bendahara umum Partai Demokrat M. Nazaruddin yang menyeret sejumlah nama. Antara lain, mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. (tyo/lum)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!