Siap-siap… Bupati-DPRD Kabupaten ini tak Gajian Enam Bulan

Asmin Laura Hafid. foto: jpnn.com

NUNUKAN – Mandeknya pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Nunukan 2018  sampai batas waktu yang ditentukan, berdampak pada gaji kepala daerah dan wakil rakyat di daerah tersebut.

Ya, mereka tidak akan menerima gaji selama enam bulan, mulai Januari ini hingga Juni mendatang.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada ayat 2 dijelaskan bahwa DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid membenarkan adanya kabar tersebut.

Dia menyatakan pasrah dan menerima konsekuensi yang harus dihadapi tahun ini.

Kini bagian keuangan daerah sudah memblokir gaji bupati dan anggota DPRD Nunukan.

”Sudah tidak gajian lagi ini. Tadi sudah diperintahkan keuangan untuk memblokir gaji bupati dan DPRD,” ungkapnya kepada Radar Tarakan (Jawa Pos Group) .
Agar tidak berdampak panjang terhadap pelayanan publik, pihaknya telah melayangkan surat kronologi kepada Gubernur Kalimantan Utara (Kaltar) H Irianto Lambrie agar mendapat masukan dan solusi. ‘

Baca Juga :  Mendesak, Raperda ini Segera Dibahas

‘Surat kronologi keterlambatan pembahasan APBD 2018 sudah kami layangkan,” ujarnya.(oya/ash/c4/fat/jpnn)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!