Sikap Islam kepada Pemimpin yang Fasik

Pemimpin adalah sebuah keniscayaan. Sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan. Di mana ada sebuah komunitas, di situlah pasti ada pemimpin. Baik diangkat secara resmi maupun terangkat secara alami. Coba lihat segerombolan anak kecil, pasti ada satu anak yang memegang kendali. Memimpin teman-temannya sehingga mereka mematuhi keputusan-keputusannya.
Namun, masalah kepemimpinan tidak sesederhana itu. Tiba-tiba jadi pemimpin. Tidak. Pemimpin adalah sosok pilihan yang akan bertanggung jawab pada semua anggotanya. Baik dan tidaknya sebuah komunitas, tergantung pemangku kendali. Dengan kata lain, pemimpin adalah sentral dalam kemajuan kelompok.
Adagium Arab mengatakan, “rakyat tergantung agama rajanya”. Secara tidak langsung, adagium itu mengatakan, sebuah komunitas akan baik jika pemimpinnya baik, akan jelek jika pemimpinnya jelek. Tentu, ketergantungan rakyat kepada pemimpin mencakup segala hal. Kesejahteraan dunia dan kebaikan agama.
Tak heran jika Rasulullah saw pernah mengatakan, “Jika sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat.” (HR. Imam Bukhari). Hadis ini bisa diartikan bahwa jika kepemimpinan diserahkan kepada orang yang tidak pantas menjadi pemimpin, hancurlah orang-orang yang dipimpinnya.
Telah dimaklumi bersama bahwa pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini adalah pemerintah muslim. Sebagaimana juga dimaklumi bahwa hukum Islam belum diterapkan secara menyeluruh di negeri tercinta ini. Apakah dengan sebab tersebut pemerintah (dan rakyatnya) telah menjadi murtad? Kemudian, bolehkah bagi kaum muslimin memberontak atau membangkang kepada Pemerintah Indonesia?
Fadhilatusy Syaikh Al-‘Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum menaati pemerintah yang tidak berhukum dengan Kitabullah dan sunah Rasulullah saw?
Beliau menjawab: “Pemerintah yang tidak berhukum dengan Kitabullah dan sunah Rasulullah saw tetap wajib ditaati dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta tidak wajib memerangi mereka dikarenakan hal itu. Bahkan, tidak boleh diperangi, kecuali kalau ia telah menjadi kafir, maka ketika itu wajib untuk menjatuhkannya dan tidak ada ketaatan baginya.
Berhukum dengan selain Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya sampai kepada derajat kekufuran dengan dua syarat: Dia mengetahui hukum Allah dan Rasul-Nya. Kalau dia tidak tahu, maka dia tidak menjadi kafir karena penyelisihannya terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya.
Motivasi dia berhukum dengan selain hukum Allah adalah keyakinan bahwa hukum Allah sudah tidak cocok lagi dengan zaman ini dan hukum lainnya lebih cocok dan lebih bermanfaat bagi para hamba. Dengan adanya kedua syarat inilah perbuatan berhukum dengan selain hukum Allah menjadi kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. (Al-Maidah: 44)
Pemerintah yang demikian telah batal kekuasaannya, tidak ada haknya untuk ditaati rakyat, serta wajib diperangi dan dilengserkan dari kekuasaan. Adapun jika dia berhukum dengan selain hukum Allah, namun dia tetap yakin bahwa berhukum dengan apa yang diturunkan Allah itu adalah wajib dan lebih baik untuk para hamba, tetapi dia menyelisihinya karena hawa nafsu atau hendak menzalimi rakyatnya, maka dia tidaklah kafir, melainkan fasik atau zalim, dan kekuasaannya tetap sah.
Menaatinya dalam perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah wajib. Tidak boleh diperangi atau dilengserkan dengan kekuatan (senjata) dan tidak boleh memberontak kepadanya. Sebab, Nabi Muhammad saw melarang pemberontakan terhadap pemerintah (muslim) kecuali jika kita melihat kekafiran nyata di mana kita mempunyai alasan (dalil) yang jelas dari Allah swt.” (Majmu’ Fatawa wa Rosail Ibni ‘Utsaimin, 2/147-148, no. 229)
Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah juga menjelaskan, “Apabila seorang pemimpin muslim berhukum dengan selain hukum Allah, maka tidak boleh dihukumi kafir kecuali dengan syarat-syarat:
Pertama: Dia tidak dipaksa melakukannya. Kedua: Dia tahu bahwa hukum tersebut bukan hukum Allah. Ketiga: Dia memandang hukum tersebut sama baiknya atau bahkan lebih baik dari hukum Allah.”
Dalam Islam, orang baik harus menjadi pemimpin, tapi tidak boleh cinta dan bernafsu untuk dijadikan pemimpin. Sederhananya, tidak boleh gila jabatan. Hal ini sudah dicontohkan oleh para pemimpin Islam terdahulu. Contohnya, Umar bin ‘Abdul Aziz. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah (pemimpin umat Islam), beliau menangis dan mengatakan ”Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan ‘Alhamdulillah’. Sebab menurut beliau, menjadi pemimpin adalah musibah. Bukan nikmat.
Akan tetapi, tanggung jawab beliau pada tugasnya tidak diragukan lagi. Dalam waktu dua tahun, beliau sudah bisa memperbaiki negara. Beliau sosok pemimpin yangn baik dan adil. Konon, karena keadilan beliau, kambing dan serigala menjadi teman. Ketika cucu Sayydina Umar bin Khattab itu meninggal, serigala menjadikan kambing sebagai makanan.
Karenanya, pemimpin muslim harus mencontoh pemimpin-pemimpin terdahulu. Tidak cinta jabatan, tapi kalau diberi tanggung jawab, maka akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah saw juga bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin. Seorang suami pemimpin keluarganya. Seorang istri pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Muttafaq Alaih).
Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya, al-Minhâj Syarh Sahîh Muslim bin al-Hujjâj, pemimpin harus adil. Harus melaksanakan tugas untuk kebaikan yang dipimpinnya, baik yang berikaitan dengan dunia maupun akhirat. Imam Ibnu Bathal juga mengatakan, setiap orang yang mendapatkan amanah (menjadi pemimpin) harus mengerahkan kemampuan untuk menjaga amanah itu. Sebab, kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang ada dalam amanahnya. Demikian, pemimpin yang tidak amanah adalah berdosa. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab juga berdosa. Jika ada satu orang saja tidak baik, maka pemimpin kelak yang akan ditanya. Jika ada satu orang saja telantar, tidak mendapatkan apa yang harus dia dapatkan, maka pemimpin yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah swt.
Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, “Seseorang yang dijadikan pemimpin, tapi tidak menjalankannya dengan baik, maka dia tidak akan mencium harumnya surga.” (HR. Imam Bukhari).
Mungkin karena itulah, Sayyidina Umar tidak mau anaknya diangkat menjadi pemimpin. Saat ada orang mengusulkan agar Abdullah bin Umar diangkat menjadi khalifah setelah beliau, beliau tidak mau. Beliau berkata, “Jika baik, kita sudah mendapatkannya (dengan Sayyidina Umar menjadi khalifah). Jika jelek, kejelekan itu tidak menimpa kita (kedua kalinya). Cukuplah satu orang saja dalam keluarga Umar yang dihisab.”
Alakullihal, adanya pemimpin adalah sebuah keharusan. Islam pun memberi arahan-arahan tentang kepemimpinan. Menurut Islam, pemimpin harus baik. Harus memiliki jiwa kepemimpinan. Sebab, komunitas yang tidak dipimpin oleh ahlinya, maka tidak akan lama lagi kehancurannya. Islam juga mewajibkan pada siapa pun yang menjadi pemimpin untuk bertanggung jawab. Menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada satu orang pun yang telantar. Jika tidak, maka dia berdosa. Kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan-Nya. (*/ce3)

Baca Juga :  Ikhlas Kunci Keridhoan Allah

Oleh : H Yan Syafril Lc Mhum
Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Raden Fatah Palembang

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!