Sistem Zonasi PPDB Dinilai Mempersulit

Ketua DPRD Ahmad Palo

PRABUMULIH – Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 14/2018, penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilakukan dengan menerapkan sistem zonasi.

Kendati demikian, tak sedikit wali murid yang keberatan dan bahkan memyampaikan pengaduan itu ke DPRD kota Prabumulih sebagai penampung aspirasi dan keluhan warga. Sebagian wali murid menilai penerapan sistem zonasi justru mempersulit dalam mendaftar sekolah.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD H Ahmad Palo mengaku meskipun penerapan PPDB mengacu pada ketentuan Mendikbud dan dinilai sudah baik, namun menurutnya tetap saja perlu ada pembenahan.

“Saat ini sudah baik tapi perlu ada beberapa pembenahan berkaitan dengan domisili karena memang ini menjadi permasalahan,” ujarnya seraya menyebut sudah banyak laporan masuk ke DPRD dari wali siswa.

Terlebih, masih ditemukan calon siswa yang tak masuk dalam rayon namun berada dekatan dengan domisili sekolah tetap tak bisa mendaftar.

“Ada keluhan misalnya sekolah A sudah masuk rayon SMA 1 tapi kelurahan Mabes yang tidak jauh lokasinya, mereka tidak boleh masuk ke SMA 1,” sambungnya mencontohkan.

Dengan kondisi seperti itu jelas membuat para orang tua harus membuat KK terpisah atau mencari alamat yang berdomisili disekolah yang diinginkan. (chy)

Baca selengkapnya di harian Sumatera Ekspres Rabu (4/7). 

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!