Sudah Bongkar Harus Dirapikan

TURUN KE JALAN: Pejalan kaki terpaksa lewat di badan jalan karena trotoar di Jl Kol H Berlian masih menganga, belum terlihat dikerjakan lagi. Foto: M Hatta/Sumatera Ekspres

PALEMBANG – Penggalian utilias (saluran bawah tanah), acapkali mengganggu kenyamanan masyarakat. Pengerjaan yang dilakukan berbagai instansi, sering tidak bersamaan. Baik itu di pinggir jalan, maupun areal perumahan. Membuat kondisi jadi amburadul selama pelaksanaan, apalagi jika tidak dirapikan lagi pascapengerjaan.
Yang dirasakan masyarakat Palembang saat ini, galian pengerjaan kabel listrik bawah tanah di trotoar sepanjang jalur LRT. Seperti di Jl Jenderal Sudirman, Jl Angkatan 45, Jl Kolonel H Barlian, dan lainnya. Bekas galian tanah masih teronggok dalam karung, ketika hujan rembesan air tanah merah mengalir ke jalan. Sementara lubang yang masih mengangga, belakangan belum terlihat lagi aktivitas pengerjaan.
Hak pengguna jalan pun terabaikan, terpaksa pejalan kaki turun ke jalan. Rawan disambar kendaraan yang melintas. Belum lagi ancaman kecelakaan lalu lintas akibat jalan licin. “Pengerjaan ini akan memakan badan jalan, sehingga memang sedikit menganggu masyarakat,” aku Sekda Provinsi Sumsel H Nasrun Umar MM, kemarin.
Pihaknya meminta dan berkoordinasi dengan pihak terkait, agar meminimalisir gangguan tersebut. Termasuk memasang rambu-rambu pemberitahuan, merapikan setelah dilakukan pengerjaan, serta pengerjaan yang krusial dapat dilakukan pada malam hari. ”Jika masyarakat tidak nyaman usai pengerjaan, bisa melaporkan keberatannya,” imbuhnya.
Namun harus diteliti dahulu, jalan tersebut di bawah wewenang siapa. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Provinsi atau Kabupaten/Kota. Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Metropolis dalam Kota Palembang dari BBPJN, Susan Novelia, mengatakan pada prinsipnya sangat mendukung proses pembangunan yang ada di kota Palembang.
Makanya, untuk pembangunan yang dilakukan, pihaknya selalu memberikan izin dan membalas permintaan izin pengerjaan utilitas yang berada di bawah wewenang BBPJN. Seperti PT PLN, PDAM, PT Telkom, PT PGN dan pemilik utlitas lainnya. “Tidak ada istilah mempersulit,” katanya.
Tapi, sambung dia, sering pengerjaan utilitas yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak melakukan koordinasi dan melibatkan pihaknya. Jika ada pemberitahuan, maka pihaknya pun dapat melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kebutuhan. Bukan berarti, pihaknya mempersulit.
Ini terjadi karena komunikasi yang terputus, sebab setiap perusahaan dan instansi itu punya bidang dan divisi yang berbeda. Kadang ini yang tidak nyambung. “Makanya, tanpa ada pemberitahuaan, tiba-tiba sudah kerja,” ungkapnya.
Kemudian, setelah bekerja tidak melakukan perapihan. Padahal, kontraktor yang melakukan penggalian itu, harus mengembalikan jalan seperti kondisi semula. “Jangan sampai menganggu lalu lintas dan juga material juga harus dirapikan. Dengan begitu, semua pihak sama-sama nyaman dan masyarakat tidak dirugikan,” sebutnya.
Humas PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, Ketut, ketika dikonfirmasi menjelaskan saat ini PT PLN tengah melakukan pembangunan listrik bawah tanah. Tapi ia tidak bisa memastikan dimana titiknya sebab ia harus melakukan koordinasi. ”Saya harus konfirmasi dulu, benar tidak itu (galian di Jl Kolonel H Barlian, red) milik PT PLN yang berada di bawah kami. Saya sekarang berada di luar kota,” akunya. (yun/air/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!