Sulitnya Jadi Pengangguran

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka pengangguran tahun 2017 sebesar 5,50 persen secara nasional sedangkan di Sumsel hanya sebesar 4,39 persen. Kecil nya angka pengangguran ini merupakan kabar gembira buat kita semua terutama para pemangku kebijakan, bahkan angka nasional telah sesuai dengan target pemerintah dalam RAPBN 2017 bahwa pengangguran diasumsikan sebesar 5,3-5,6 persen.
Namun demikian, banyak pendapat dari para ahli tentang besaran angka ini, ada yang menyebutnya cukup baik, ada yang mengatakan di level moderat, ada pula yang menganggapnya tidak masuk akal karena bertolak belakang dengan (katanya) fakta di lapangan. Kelompok terakhir meyakini bahwa tingkat pengangguran seharusnya lebih besar dari itu bahkan berada di level 2 (dua) digit.
Terlepas dari pendapat dan persepsi tersebut, ada baiknya dalam melihat data kita tidak semata-mata hanya melihat besaran angka nya saja lalu dikaitkan dengan kasus yang ditemui dalam keseharian kita yang sengat terbatas. Tetapi jauh dari itu, bagaimana angka itu dihasilkan; apa konsep dan definisi nya, bagaimana metodologinya, dan seberapa luas cakupannya/ruang lingkupnya.
Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, perlu diketahui bahwa di Indonesia sangat sulit untuk menjadi pengangguran. Pertama karena Indonesia bukan negara yang memberikan kompensasi/tunjangan bagi warganya yang menganggur seperti Finlandia atau Amerika Serikat. Sehingga secara logika, jika seseorang menganggur, langkah pertama yang akan dilakukannya untuk mencukupi kebutuhan adalah dengan menggunakan tabungan.
Kalau tabungan sudah habis sementara belum bekerja juga, maka langkah berikutnya adalah menjual sebagian aset yang dimiliki. Lalu masih menganggur juga, maka langkah terakhir adalah bekerja apa saja. Itu adalah gambaran penganggur yang “kaya” karena memiliki tabungan dan aset, bagaimana dengan yang tidak memiliki apa-apa? Mereka tidak akan sempat menganggur, karena mereka akan segera bekerja apa saja untuk mencukupi kebutuhan konsumsi nya.
Lamanya menganggur dipengaruhi oleh “bekal” yang dimiliki, sehingga tidak mengherankan kalau pengangguran dimiliki justru oleh sebagian besar mereka yang berasal dari keluarga mampu. Bahkan menurut data BPS, jika dilihat dari pendidikannya 62,72 persen mereka yang menganggur adalah yang berpendidikan menengah ke atas.
Kedua cara mengukur pengangguran pun mempengaruhi susahnya orang jadi pengangguran di Indonesia. Sebagai negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia (BPS) melakukan pengukuran ketenagakerjaan salah satunya pengangguran mengacu pada konsep yang dipakai oleh ILO (International Labour Organization) dalam hal ini An ILO Manual on Concepts and Methods. Salah satu alasannya agar data Indonesia yang dihasilkan (oleh BPS) dapat dibandingkan bukan saja antar wilayah (provinsi/kabupaten/kota) akan tetapi antar negara sesama anggota PBB.
Misalnya konsep bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu sebelum survei. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
Dengan konsep ini, sangat mudah orang untuk disebut kategori “bekerja”. Yang sering terjadi adalah akan ditemukan perbedaan antara statistik dengan persepsi masyarakat. Misalnya saja ada anak yang membantu menjaga warung orang tuanya selama minimal 1 jam seminggu terakhir. Secara statistik dia sudah termasuk bekerja, sedangkan menurut persepsi masyarakat anak tersebut tidak bekerja.
Contoh lain adalah seorang pengatur lalu lintas jalanan (pakogah). Persepsi masyarakat dia tidak bekerja, sedangkan menurut statistik dia bekerja karena telah memenuhi unsur tujuan kegiatannya motif ekonomi dan dilakukan pasti lebih dari 1 jam selama seminggu. Lalu bagaimana mereka yang disebut bekerja oleh masyarakat? Yaitu orang-orang yang bekerja secara teratur jam kerja nya dengan menerima gaji/salari yang reguler. Padahal cakupan bekerja menurut statistik sangat luas, mereka yang berusaha, mereka yang bekerja dibayar, dan bahkan mereka yang bekerja tidak dibayar/pekerja keluarga. Dengan adanya perbedaan sudut pandang ini sering terjadi perdebatan antara official statistics dengan masyarakat mengenai angka pengangguran.
Jangan Lihat Status Kerja Tapi Lihat Kesejahteraannya
Jika kita melihat hanya pada angka pengangguran (tingkat pengangguran terbuka/TPT) maka seolah-olah sudah cukup menenangkan. Artinya mayoritas penduduk bekerja dan diharapkan kesejahteraannya baik. Padahal hubungan antara bekerja dan kesejahteraan sangat kecil. Misalnya saja dikaitkan dengan angka kemiskinan di mana angka kemiskinan pada tahun 2017 di Sumsel sebesar 13,1 persen padahal angka pengangguran hanya sebesar 4,39 persen. Karena memang banyak orang yang bekerja akan tetapi hasil dari pekerjaannya tersebut belum layak.
Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah selain memperluas lapangan kerja juga meningkatkan hasil (produktivitas) dari pekerjaannya tersebut. Untuk meningkatkan kedua hal tersebut salah satu jalannya adalah melalui pendidikan. Karena pendidikan sangat erat dengan kemajuan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi (Mc Clelland, 1961). Pendidikan yang dimaksud bukan semata-mata yang formal saja akan tetapi juga yang informal seperti kursus dan pelatihan.
Dengan pendidikan yang cukup produktivitas dapat meningkat. Seorang petani misalnya, ketika berpendidikan akan lebih kreatif dalam melakukan usaha pertaniannya. Yang semula pertanian identik dengan dikerjakan dalam waktu yang lama, dilakukan oleh orang banyak, dengan hasil ketika panen yang minim. Mudah-mudahan ketika mereka diberi kursus dan pelatihan maka akan menjadi petani yang maju dengan produktivitas yang tinggi dan berbanding lurus dengan kesejahteraannya. Begitu juga para pekerja di sektor-sektor lainnya. (*)

Baca Juga :  Penyajian Data Pengangguran Dianggap Salah

Oleh : Rival Abdul Jabar SST MSi
Staf BPS Kabupaten OKU Selatan

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!