Swasta Siap ‘Melamar’

MASUK KERJA: Beberapa PNS masuk kerja ke kantor Pemkot Palembang, awal pekan lalu. Foto: Hatta/Sumatera Ekspres

ATURAN baru menjadi angin segar di kalangan swasta maupun akademisi. Sebab, tentu ini membuka peluang baru mereka pun untuk ‘melamar’ menjadi pejabat. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel, Sumarjono Saragih mengaku baru tahu jika ada PP baru yang membuka peluang bagi non PNS untuk menjadi pejabat. “Apa iya boleh? Baru tahu. Bisa melamar dong,” katanya berseloroh, tadi malam (23/4).
Tetapi yang penting, kata dia, pemimpin itu harus kompeten, berani menerobos, dan berintegrasi. “Karena mengubah budaya birokrasi memerlukan hal yang seperti itu,” ujarnya lagi. Terutama soal layanan publik pemerintah yang selalu menjadi sorotan.
“Yang selalu kita tunggu yakni bagaimana penerapan layanan publik itu bisa lebih simpel dan sederhana. Terutama menyangkut perizinan usaha,” terangnya. Dia berharap, pemimpin ke depan, siapapun mereka, baik PNS itu sendiri atau memang swasta nanti bisa jadi bisa memikirkan itu.
Pengamat Kebijakan Publik, Joko Prasetyo tak menampik jika dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) diberi peluang untuk golongan eselon 1 setingkat direktur jenderal atau sekretaris jenderal diduduki non PNS. “Tetapi kalau ada PP yang memberi kesempatan untuk pejabat tertinggi di level SKPD, saya tidak tahu. Apakah ini penjabaran untuk eselon berapa,” teranngnya.
Namun untuk SKPD, tentu harus diatur persyaratannya jika memang ada jabatan strutural yang tidak ditentukan jabatan karir seperti itu. Berdasarakan UU ASN untuk eselon II melalui lelang itu terbuka tapi terbatas. Menurutnya, jika memang aturan baru tak membatasi non PNS yang mau jadi pejabat, lanjutnya, ada sisi positifnya.
“Karena orang yang berstatus non PNS tetapi memiliki kemampuan, komitmen, berintegritas bisa masuk ke organisasi pemerintah dan ikut membangun daerah,” bebernya. Selama ini, kata dia, non PNS hanya bisa masuk jabatan politik.
Dengan adanya persaingan bebas, justru bisa menguntungkan non PNS yang punya integritas tinggi dan mampu sesuai bidangnya. Tapi tentu, ini juga punya kerugian terutama bagi para birokrat. “Karena kompetisi jadi semakin berat. Sebab, selama ini mereka bersaing antar internal saja untuk meraih jabatan,” ujarnya.
Artinya, aturan baru jadi tantangan bagi PNS untuk meningkatkan kemampuannya. Jika tidak mereka akan kalah bersaing dengan non PNS dan bisa-bisa tersingkir. “Apalagi saat ini masih terjadi, pejabat yang tidak mampu dipaksakan naik jabatan karena kekosongan pejabat. Tentu ini pengaruhi kinerja dinas,” bebernya.
Namanya peraturan, kata dia, tentu orientasinya untuk memperbaiki keadaan supaya birokrasi menjadi lebih baik di berbagai lembaga. Masyarakat pun bisa ikut mengawal. “Karena selama ini perubahan di birokrasi itu belum banyak terlihat,” tandasnya. (rip/uni/fad)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!