Tak Ada Kesepakatan Pilih Jalur Hukum

SIDANG: Pengadilan Negeri Lahat menggelar sidang perdana kasus perdata gugatan masalah tanah, Senin (5/3). Foto: Agustriawan/Sumatera Ekspres

LAHAT- Pengadilan Negeri Lahat menggelar sidang perdana kasus perdata gugatan masalah tanah, Senin (5/3). Penggugat dari masyarakat, Dalian, warga Lahat dengan tergugat PT Arta Prigel, Pemkab Lahat dan BPN Lahat.

Kasus ini mencuat lantaran ada dugaan persoalan penyerobotan tanah warga Desa Talang Sawah, Kecamatan Lahat Selatan oleh pihak PT Arta Prigel.

Ditambahkan Firnanda, ia bersama Frans Palti H. Situngkir. SH. MH. CLA dan Hermawan. SH. MH. CLA serta Minsuri. SH, selaku kuasa hukum Dalian bahwa awalnya ada laporan kliennya tentang adanya perampasan Hak Azasi Manusia (HAM) terhadap masyarakat yang sah selaku pemilik lahan sejak tahun 1993 Oleh PT. Arta Prigel yab membuka lahan untuk beroperasional perkebunan sawit sampai dengan saat ini.

Ditahun 2003 pihak PT Arta Prigel sempat melakukan penawaran ganti rugi lahan milih Dalian (anak Hj Maija red) seluas 12 hektar. Hanya saja tidak ketemu titik terang.

“Disini sudah jelas bahwa ada pengakuan dari pihak PT Arta Prigel, soal kepemilikan tanah itu. Hanya saja, persoalan ini belum pernah diambil jalur hukum,” terang Firnanda SH Cla, didampingi Minsuri SH, kuasa hukum Dalian, Senin (5/3). (gti)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Selasa (6/3). 

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!