Tak Langsung Akomodir, Kaji Aturan Dulu

H Nasrun Umar. Foto: Irwansyah/Sumatera Ekspres

PALEMBANG – Sepeda motor jadi angkutan umum masih perlu proses kajian di setiap daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, H Nasrun Umar, mengaku apapun yang nanti jadi kebijakan baru pemerintah pusat, pihaknya masih harus mempelajari terlebih dahulu konteks dan isi aturan baru. Termasuk menyangkut rencana revisi UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang dimaksud.
“Kalau ada aturan barunya, harus kita lihat dulu sebelum menentukan sikap. Perlu dikaji cocok atau tidak diterapkan di provinsi ini. Itu teknisnya di Dinas Perhubungan (Dishub),” jelas Nasrun. Sebab, lanjut dia, tak semua kebijakan bisa diimplementasikan ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk aturan sepeda motor yang mau dijadikan angkutan umum.
“Setiap kebijakan itu harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah. Apakah Sumsel perlu, ya harus kita kaji dulu,” ungkapnya. Karena masing-masing daerah memiliki karakteristik berbeda dan tak semua aturan bisa dipaksakan.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menegaskan sampai saat ini kementeriannya sendiri belum membicarakan opsi untuk melakukan revisi UU LLAJ. Budi juga menyatakan pihaknya belum mengeluarkan kebijakan apapun tentang sepeda motor menjadi angkutan umum.
“Tetapi yang dipikirkan itu bagaimana mereka (driver ojek online) bisa tetap bekerja. Bukan masalah setuju atau tidak setuju (revisi, red),” ungkapnya dibincangi Senin (16/4) di Kantor Presiden. Kemenhub, katanya, tengah memperjuangkan nasib para driver ojol dengan berbagai cara. Karena banyak masyarakat menggantungkan kehidupannya dari profesi itu. “Bagaimana caranya, ya kita berusaha carikan jalan keluarnya,” lanjut Budi.
Selain itu, katanya, Kemenhub akan menginisiasi agar ojek online bisa diakomodir oleh daerah. “Kita sedang menginisiasi agar ojek (online) bisa masuk ke daerah-daerah melalui hubungan industrial,” tambahnya.
Proses saat ini, pemerintah tengah mengidentifikasi apa yang bisa jadi solusi agar ojek online tetap menjadi angkutan penumpang. “Karena itu tadi, roda dua (ojek online) sudah jadi sumber penghidupan dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Diketahui, wacana revisi UU No 22/2009 tentang LLAJ merupakan inisiasi DPR RI, tetapi belum bergulir. Wacana itu salah satunya mengakomodir sepeda motor jadi angkutan umum. Namun pemerintah pusat sejauh ini belum merencanakan pembahasan melakukan revisi UU LLAJ.
Koran ini pun mencoba konfirmasi ke anggota Komisi V DPR RI yang membidangi masalah transportasi. Tapi, baik Ketua Komisi V Fary Djemi Francis maupun Wakil Ketua Komisi V Sigit Sosiantomo tak menanggapi, saat dimintai komentarnya seputar hal tersebut. (ran/roz/fad/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!