Tak Transparan, Swasta Terancam

SESUAI KUOTA: SMAN 22 Palembang menerima PPDB Tahun ajaran 2018-2019 sesuai dengan kuota. Foto: Kris/Sumatera Ekspres

SISTEM zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018-2019 menjadi polemik. Bahkan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Palembang menyorot sistem zonasi ini menjadi ancaman bagi sekolah swasta yang tidak favorit untuk mendapatkan siswa baru.
——————–
Ketua BMPS kota Palembang, Drs H Asnawi CK MM mengatakan, anggota BMPS seluruh yayasan pendidikan swasta di Palembang sangat banyak. Ada sekitar 147 yayasan pendidikan yang menaungi TK hingga SMA. Terdiri dari 398 TK, 78 SD, 99 MI, 139 SMP, 36 MTs, 97 SMAS, 69 SMK dan 15 MA.
“Total ada 929 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 65.000 orang,” ujarnya didampingi pengurus dan perwakilan anggota BMPS, belum lama ini saat datang ke Graha Pena Sumatera Ekspres (Sumeks).
Asnawi mengatakan, BMPS meminta masyarakat dan media untuk mengawal pelaksanaan PPDB, guna trasparansi. “Terkait aturan yang ada ketentuan PPDB biasanya diatur permendikbud No.17 tahun 2017, peraturan walikota dan peraturan gubernur (Pergub).
Menurutnya, salah satu upaya BMPS agar jangan ada diskriminasi antara sekolah negeri dan perguruan swasta dalam pembinaan dan pemberian bantuan teknis/dana subsidi. “Harapam BMPS kepada pihak pemerintah dan stakeholders (sekolah, red) bisa mengikuti aturan yang ada jangan menerima siswa diluar kuota yang ditetapkan,” katanya.
Dijelaskan, banyak faktor yang mengancam sekolah swasta yang berujung gulung tikar (tutup,red) diantaranya, pendirian Unit Gedung Baru (UGB) atau Unit Sekolah Baru (UKB) dan pembukaan kompetensi baru penambahan Ruang Kelas Baru (UKB). Dimana sekolah ini berdekatan dengan keberadaan sekolah swasta.
Hal lainnya, kebijakan sekolah negeri yang menerapkan double shift. Berujung animo masyarakat lebih memilki sekolah negeri ketimbang swasta meski kualitas swasta jauh lebih baik. “Tak ada transfaransi kuota penerimaan siswa/i setiap sekolah bisa menjadi pemicu adanya permainan oknum,”urainya.
Selain hal tersebut, sambung Asnawi pihaknya pemerintah untuk selalu mengevaluasi pelaksanaan PPDB dan pengawas sekolah lebih difungsikan. “Pengawa sekolah tidak berfungsi padahal justru pengawas merupakan perpanjangan tangan,”katanya lagi.
Guna membangkitkan sekolah swata yang terancam, pihaknya bersama pengurus mengajak para anggota BMPS berbenah, proaktif, bekerja keras mengejar ketinggalan, bekerja secara bersama-sama.
Hal senada diungkap Drs Azhari MD MM, selaku sekretaris BMPD kota Palembang, adanya sistem zonasi dan pembatasan rombongan belajar (romel) yang ditetapkan pemerintah pusat pihaknya sangat mengapresiasi.
Rombel SMA/SMK negeri 36 siswa perkelas, SMP negeri 32 siswa perkelas dan SD negeri 28 siswa perkelas. ”Menurut info yang kami dengar daya tampung SMP negeri hanya sekitar 16 ribu siswa/i dari total tamatan 28 ribu, artinya ada sekitar 12 ribu yang tidak tertampung masuk SMP negeri, ” urainya .
Lebih jauh dijelaskan, adanya sekolah berlabel unggulan hanya membuat kesenjangan. mengumpulkan orang-orang yang mampu dari segi ekonomi. “Kedepankan prestasi bukan ekonomi,”tukasnya.
Sementara, Kepala SD Baptis Anggiat Rio Mubowo STh MM mengatakan, pihaknya menerima siswa baru sebanyak enam kelas, yang pendaftaran sudah dimulai sekaj september 2017- Juli 2018. “Penerimaan dilakukan secara manual, siswa dan orang tua bisa datang langsung ke sekolah,”katanya kemarin (4/5).
Dikatakan, syarat penerimaan hanya menyertakan fotocopy kartu keluarga (kk) dan akte. “Sekolah Baptis juga membuka penerimaan bagi siswa SMP Baptis,”katanya.
Sekolah yayasan Baptis berdiri sekitar tahun 1965 khusus SD dan kemudian 1976 di bangun SMP sesuai syaran dan kebutuhan masyarakat. ”Selain pelajaran inti, ada juga pelajaran muatan lokak untuk jenjang SD seperti , bahasa Inggris, TIk ,(teknologi informasi dan komunikasi, mandarin,”katanya lagi.
Berbeda dengan tingkat SMP, pada tingkat SMA tidak sepenuhnya menggunakan sistem Zonasi. “Iya untuk PPDB kami serentak tanggal 25 Juni mendatang,” kata Kepala SMA Negeri 22 Palembang, kemarin (4/6).
Dia mengaku untuk sistem PPDB tahun ini petunjuk teknisnya sama dengan tahun lalu. “Masih sistem tes. Yang diambil berdasarkan nilai rapor, nilai skhu, dan nilai tes. Tetapi ada juga jalur PMPA dengan kuota sekitar 10 persen, ” kata dia lagi.
Selain itu juga masih menggunakan kan rayon, meski tidak sepenuhnya, namun untuk calon siswa yang orang tuanya pindah harus menyertakan KK (Kartu Keluarga) “ada bebrapa SMP dekat SMA Negeri 22 yang masuk rayon seperti SMP N 5 Palembang,” kata dia lagi. (nni/cj17/nan)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!