Taksi Online Pelat Khusus

SUMSEL – Setelah revisi Permenhub No 26/2017 tentang Transportasi Online keluar, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumsel memastikan segera mengambil langkah penertiban sesuai aturan. “Sudah ada draft revisinya hasil Focus Discussion Group (FDG) dengan stakeholder terkait, dihadiri perwakilan setiap daerah. Namun belum final,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Sumsel, Nelson, melalui Kasi Angkutan Dishub Sumsel, Fansuri, kemarin (12/10).
Tapi dia memastikan per 1 November revisi Permenhub itu sudah keluar. “Sekarang kami masih menunggu permenhub turun. Jadi kami belum bisa mengambil tindakan tegas seperti Dishub Jawa Barat yang melarang transportasi online beroperasi sampai revisi Permenhub terbit,” ujarnya. Sebab prinsipnya transportasi ini dibutuhkan masyarakat dan kemajuan teknologi tak bisa dibendung.
Dia menerangkan, salah satu perubahan permenhub itu contohnya transportasi online memiliki wilayah operasi dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi berpedoman pada tarif batas atas dan bawah (lihat grafis).
“Ada wilayah operasi, cuma transportasi online tidak ada trayek, tapi tidak boleh ngetem agar tak bersinggungan dengan taksi konvensional,” sebutnya. Yang terjadi selama ini kan transportasi online ngetem di mal-mal atau jalan protokol. “Nanti kami atur jarak radiusnya dengan lokasi target pelanggan transportasi online, contoh 2 km dari PS Mall,” sebut dia.
Terkait kesepakatan, apa mungkin ada nego tarif? Menurut Fansuri, itu belum jelas mekanisme turunannya. “Tapi yang jelas tetap berpedoman pada tarif atas dan bawah,” sebutnya. Selain itu, kata Fansuri, revisi Permenhub juga nanti menekankan pada pelat khusus. Transportasi online tetap boleh menggunakan pelat hitam, tapi ditandai khusus pada seri belakangnya. “Jadi seri khusus itu nanti dikeluarkan oleh kepolisian contoh BM, DA, dan lain-lain,” sebutnya.
Kemudian transportasi online ditempeli stiker, tapi untuk keseragaman warna itu belum pasti. “Kalau ini sepertinya agak berat,” sebutnya. Dia juga memastikan, transportasi online akan dibatasi, contoh untuk taksi online. “Kalau perkiraan kami jangan lebih dari 3 ribu, tapi untuk hitungan pasti yang ideal masih perlu dikaji bersama. Kita juga perlu bicarakan itu dengan stakeholder terkait dan pengamat transportasi,” sebutnya.
Nanti kuota yang ada itu akan dibagi-bagi ke operator transportasi online. “Jika mereka melanggar dan melebihi kuota unit yang ditentukan, maka kita akan mengambil tindakan dengan menghentikan (suspend, red) operasional taksi tersebut,” ujarnya. Suspend dicabut setelah operator memenuhi aturan yang ada. Diakui Fansuri, semua ini bakal diimplementasikan setelah revisi permenhub turun.
“Kita akan melakukan penertiban sesuai peraturan yang ada. Nanti juga akan diatur dengan pergub,” ujarnya. Saat ini estimasi kendaraan taksi konvensional yang beroperasional di Sumsel mencapai 500 unit, tapi untuk transportasi online pihaknya belum mendapat datanya.
Kadin Perhubungan Kota Palembang, Kurniawan AP MSi, mengatakan, pihaknya masih menunggu permenhub dan turunan peraturan gubernur. “Taksi online itu sifatnya seperti travel, trayeknya bisa ke mana saja. Tapi intinya kami menunggu aturan dulu,” bebernya. Jika nanti transportasi online dilegalkan, maka statusnya akan sama dengan angkutan umum lainnya. Jadi mobil akan dicat (warna diseragamkan), menggunakan pelat khusus, dan ditentukan trayeknya.
Ketua Organda (Organisasi Angkutan Darat) Sumsel, Zulfikri Aminudin, mengatakan, pada intinya pihaknya tidak mempermasalahkan beroperasinya transportasi online karena statusnya sama dengan angkutan konvensional, sama-sama berhak berusaha. “Namun perlu diingat transportasi online harus memenuhi standar aturan. Jangan melanggar aturan,” bebernya. Untuk itulah, dia berharap aturan terkait segera dirampungkan.
“Secara umum, Organda sudah melakukan permufakatan dengan angkutan aplikasi. Tapi angkutan online harus juga memenuhi standar aturan seperti angkutan umum. Misalnya harus ada identitas, semisal keterangan seri di belakang kendaraan supaya tahu bahwa itu angkutan online,” ujarnya.
Terkait trayek, pihaknya menyerahkannya kepada pemerintah untuk mengaturnya. “Tentu kebutuhan masing-masing daerah berbeda, sesuai market dan kebutuhannya. Semisal angkutan kota (angkot) batas wilayahnya kota saja. Angkutan desa (angdes) di batas wilayah desa. AKDP tentu tidak boleh beroperasi hingga ke luar provinsi,” ungkapnya. Lalu AKAP tak boleh jarak dekat dan sebagainya. Diakui Zulfikri, yang paling terdampak transportasi online ini angkot. “Biasanya 2 penumpang, tinggal 1 penumpang,” lanjutnya. Sedangkan AKDP-AKAP tidak terlalu berpengaruh.
Sementara itu, Ketua Ikatan Driver Online Palembang (IDOP), Gunata Kusuma, mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih bingung mengenai penerapan trayek, jika nanti harus memilih trayek. “Tapi prinsipnya kami akan ikuti, termasuk jika nanti harus membayar pajak seperti angkutan konvensional,” katanya. Namun jika pelat hitam harus jadi pelat kuning sebagai angkutan umum, pihaknya menolak. “Kami ini angkutan khusus seperti mobil pariwisata, jadi mungkin kami tidak bersedia mengganti pelat,” pungkasnya.
Anisa Idea, tim Divisi Marketing Communication Go-Jek, mengaku tak berwenang untuk menyampaikan informasi, tapi manajemen yang berhak. “Harus saya sampaikan dulu ke manajemen dan perlu proses,” sebutnya. Begitupula Dian Safitri, head of communication Uber Indonesia, menerangkan siap mengikuti aturan yang berlaku. Bahkan di zona merah atau daerah larangan seperti bandara, kami sudah menyarankan driver menonaktifkan akunnya agar tidak mendapat pesanan dari konsumen. Bisa di-off-kan,” katanya. (yun/qiw/roz/wly/cj10/fad/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!