Tegas… ini Aturan Kemenkes Soal Persalinan

Bidan PTT di Sumsel mengurus pengangkatan CPNS. foto: dok sumeks.co.id

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantah jika ada larangan bidan melayani ibu hamil atau persalinan di luar fasilitas kesehatan. Bahkan, Kemenkes menegaskan tidak ada denda yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehtan Seksual.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes Sundoyo menegaskan adanya pemahaman keliru dan berbeda penafsirannya terkait pasal 14 ayat (1) yang bunyinya persalinan harus dilakukan di fasilitas kesehatan. “Dalam pasal 16 PP (Peraturan Pemerintah) No. 61 tahun 2014 adanya pengecualian pada kondisi tertentu dapat dilakukan diluar fasyankes,” ujarnya kemarin (23/7) di Jakarta.

Dalam pasal itu juga menerangkan bahwa dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan tidak dapat dijangkau, maka persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi di luar fasilitas pelayanan kesehatan.

“Ketentuan ini muncul dengan dilatar belakangi adanya disparitas geografis di negara kita baik dari sisi alam maupun transportasi yang tidak memungkinkan pelayanan kesehatan harus sama dilakukan di setiap daerah di Indonesia,” ungkapnya.

Mengenai ketentuan persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan pada pasal tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam menjaga kesehatan ibu dan mengurangi angka kematian ibu. Hal itu sejalan juga dengan Restra Kemenkes 2015-2019 dimana persalinan di fasyankes sebesar 85 persen.

Baca Juga :  Diseminasi Cegah Penyakit Menular

“Dalam Pelayanan persalinan, Pasal 16 PP No 61 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap ibu berhak atas persalinan yang aman dan bermutu, serta dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di fasilitas pelayanan kesehatan,” tambahnya.

Masih kata Sundoyo dalam Permenkes No 97 Tahun 2014 tidak memiliki ketentuan sanksi apalagi sanksi pidana yang ketentuannya hanya ada di undang-undang dan Peraturan Daerah. Tidak dicantumkan sanksi dalam Permenkes ini dilatarbelakangi bahwa substansi pengaturan hanya berisi program-program kebijakan pemerintah untuk menjaga kesehatan ibu dan mengurangi angka kematian ibu sehingga substansi dalam Permenkes merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah pada pelayanan kesehatan
ibu.

“Dengan demikian apabila ditemukan ada Peraturan Daerah yang memberikan sanksi denda kepada tenaga kesehatan dalam melakukan pertolongan persalinan diluar fasilitas pelayanan kesehatan adalah berlebihan dan tidak sesuai dengan NSPK yang disusun oleh pemerintah (PP No. 61 Tahun 2014, dan Permenkes No. 97 Tahun 2014),” tutupnya.

Secara khusus PP No 61 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dilakukan melalui pendekatan siklus hidup (life cycle) yaitu berupa: 1) pelayanan kesehatan remaja, 2) pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, hamil, persalinan, dan sesudah melahirkan; 3) pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan 4) pelayanan kesehatan sistem reproduksi.

Baca Juga :  Tak Miliki KTP, Langsung Sidang di Tempat

“Dalam Pelayanan persalinan, Pasal 16 PP No 61 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap ibu berhak atas persalinan yang aman dan bermutu, serta dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di fasilitas pelayanan kesehatan,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya di Sumatera Selaran para bidan takut mendatangi rumah ibu hamil. Lantaran beredar isu bahwa ada permenkes yang mewajibkan persalinan harus di fasilitas layanan kesehatan. Bahkan bidan meras takut jika melanggar aturan tersebut akan didenda dinas setempat. Akibat keresahan itu, dikabarkan seorang ibu di Sumsel harus melahirkan di jalan karena tidak dapat menjangkau fasyankes.(ran)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!