Tenggat Seminggu Bayar UKT

PALEMBANG – Kisruh uang kuliah tunggal (UKT) di tubuh Universitas Sriwijaya (Unsri) kemarin (7/8) dimediasi DPRD Sumsel. Bertempat di gedung dewan tersebut, digelar pertemuan antara perwakilan rektorat dengan perwakilan dari aliansi mahasiswa peduli UKT semester IX.
Dari Unsri hadir Wakil Rektor (WR) II, Muktarudin SE Ak MSi, WR III Dr dr Zulkarnain, Dekan Fakultas Hukum Dr Febrian, Dekan FISIP Kgs M Sobri, dan Dekan Teknik Prof Subriyer Nasir. Sedang dari mahasiswa, hadir Presma Unsri Rahmad Farizal dan kawan-kawan.
Dalam pertemuan selama kurang lebih empat jam yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H Yansuri SIP itu, kedua belah pihak adu argumen. Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri juga menyarankan kepada mahasiswa maupun Unsri untuk tidak memperpanjang persoalan itu dari sisi hukum. “Kalau bisa masalah penonaktifan akun akademik mahasiswa maupun kasus yang sudah dilaporkan ke polisi bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” sarannya.
Jika diteruskan, kasihan mahasiswa yang jadi terlapor. Mereka dipastikan tidak akan bisa menyelesaikan kuliahnya. Katanya, harus ada pintu komunikasi yang baik, antara mahasiswa dan pihak rektorat sebagai “orang tua” dari mahasiswa.
Dalam pembahasan yang alot, akhirnya disepakati, pada 15 Agustus nanti, perwakilan Komisi V DPRD Sumsel dan mahasiswa bakal menghadap Menristekdikti di Jakarta. Akan dimintakan penjelasan, apakah UKT bisa diturunkan secara massal atau tidak. “Karena soal UKT ini merupakan keputusan Kemenristekdikti, bukan keputusan Rektor,” ucap Wakil Ketua DPRD Sumsel, Novran Maljani.
Dalam pertemuan itu juga dibahas nasib para mahasiswa yang belum bayar UKT. Sedangkan deadline waktu pembayaran, kemarin hari terakhir. Pihak rektotat memberikan toleransi satu minggu.
“Diberikan waktu satu minggu untuk membayar UKT,” kata WR II, Mukhtarudin. Mahasiswa yang belum mampu bayar karena dari keluarga kurang mampu dapat mengajukan permohonan penurunan kepada rektor dengan alasan ekonomi.
Termasuk bagi mahasiswa yang punya persoalan keluarga sehingga dipandang tak akan mampu membayar biaya kuliah sesuai dengan klasifikasi UKT yang telah ditetapkan boleh mengajukan keringanan.
“Tapi tidak serta merta pengajuan itu bisa dipenuhi. Akan ada tim verifikasi yang turun untuk mengecek kelayakan,” jelasnya. Sedang bisa tidak penurunan UKT semester IX ke atas secara massal seperti yang dituntut para mahasiswa, tergantung keputusan menteri.
Dekan FH Unsri, Dr Febrian,MS atas nama lembaga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada khalayak ramai atas berlarut-larutnya masalah UKT itu. Persoalan itu telah merugikan sekaligus mencoreng nama Unsri hingga ke tingkat nasional.
“Harusnya, anak-anak kami ini berada di belakang kami, bukan malah berhadap-hadapan seperti ini,” tegasnya. Semua terjadi karena cara pandang yang keliru terkait penetapan UKT.
Ditegaskan Febrian, Unsri tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk memberlakukan UKT penuh terhadap mahasiswa semester IX dan bukan atas kesepakatan pribadi.
Katanya, tidak bisa rektor mengambil kebijakan sendiri menurunkan UKT mahasiswa. Apalagi secara massal. UKT juga tidak masuk ke kantong para pejabat kampus. Semuanya masuk ke kas negara. “Kalau ada pejabat Unsri yang melanggar, silakan saja proses. Banyak yang mengawasi. Ada inspektorat, Polri, BPK dan lainnya,” cetusnya.
Febrian juga menjelaskan tentang penonaktifan akun akademik tiga mahasiswa. Menurut Febrian, ada video yang menjadi viral soal ucapan dari oknum mahasiswa yang mengatakan akan menduduki dan membakar rektorat.
Sebagai bentuk antisipasi, dan tindakan awal, Unsri telah melaporkan itu ke polisi. Untuk akun, dinonaktifkan. “Tapi dari Unsri belum memberhentikan,” tegasnya. Karena masalah hak dan kewajiban sudah diatur dalam Peraturan Akademik Keputusan Rektor Nomor 131.
Di sana, kata dia, sudah diatur hal hal yang dilarang dilakukan mahasiswa. Sanksinya bisa skorsing sampai pemberhentian. Terungkap pula, kalau Unila yang digembar-gemborkan telah memberlakukan penurunan UKT semester IX hingga 50 persen, ternyata tanpa sepengetahuan Menristekdikti.
“Jumat pekan lalu, saya ditelepon Pak Menteri (Menristekdikti) yang mempertanyakan perihal penurunan UKT, salah satunya di Unila yang berstatus sama BLU, sama dengan Unsri. Menteri terkejut begitu tahu Rektor Unila buat kebijakan sendiri,” kata Warek III Unsri, Dr dr Zulkarnain.
Itu artinya kebijakan penurunan UKT mahasiswa semester IX yang diambil rektor Unila berpotensi masalah. “Dari yang sekilas kami baca SK Rektor Unila terkait penurunan UKT semester IX dasarnya juga sangat lemah dan berpotensi bakal menjadi temuan dari BPK,” tambahnya.
Yang anehnya, pihak Rektorat Unila justru mengakui jika mereka memilih mengabulkan permintaan mahasiswanya karena merasa Unsri sudah lebih dulu melakukan itu. “Padahal, kita belum menerapkan itu,” tandasnya.
Presiden Unsri Rahmad Farizal mengatakan, aksi dilakukan setelah beberapa kali pembicaraan soal penurunan UKT dengan pihak rektorat tidak membuahkan hasil. Sisisilia, mahasiswa lain menyebut di sejumlah PTN, ada yang menurunkan UKT.
Seperti di Unila, Universitas Brawijaya, dan Universitas Negeri Jakarta. “Masalah penurunan ini juga sudah kami kaji,” katanya. Sementara Direktur Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Slamet Hariadi didampingi Direktur Reskrimsus Kombes Pol Irawan Davidsyah, dan Kabid Propam Polda Sumsel Kombes Pol M Zulkarnain SIK menegaskan kalau keberadaan anggota Polri saat aksi unjuk rasa di Unsri untuk melakukan pengamanan.
“Ini karena ada surat pemberitahuan dari mahasiswa dan permintaan keamanan dari Unsri,” katanya. Secara institusi Kombespol Slamet Hariadi juga menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anggota di lapangan. Anggota yang melakukan pelanggaran baik secara aturan disiplin, etika, maupun pidana akan diproses secara transparan.
“Kami akan lakukan secara profesional. Tetap mengedepankan praduga tidak bersalah karena semua sama di hadapan hukum. Semua akan dilakukan proses. Karena Polri menerima dua laporan, baik laporan kasus penganiayaan maupun perusakan aset negara.(bis/kms/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!