Terdakwa Korupsi Dana Desa Siap Disidangkan

DIBAWA: Terdakwa saat akan dibawa dari Lapas kelas IIA Lahat ke Rutan Kelas IA Pakjo, Palembang, Kamis (12/4). Foto: Agustriawan/Sumatera Ekspres

LAHAT – Jajaran Kejari Lahat memindahkan terdakwa kasus korupsi Dana Desa (DD), Sarono, dari Lapas Lahat ke Rutan Pakjo Palembang. Mantan Kades Sungai Laru tersebut diduga melakukan mark up dengan kerugian negara mencapai Rp 183.553.185.

Terdakwa dibawa Kasi Pidsus Teguh Fidia Wahyudi SH bersama Kasi Intel Erik Yudhistira SH dikawal dua anggota Polres Lahat, sekitar pukul 09.45 WIB, Kamis (12/4). Selanjutnya dari Lapas kelas IIA Lahat, dipindahkan ke Rutan Kelas IA Pakjo Palembang.

“Berdasarkan penetapan hakim Tipikor, dijadwalkan sidang perdana, Senin tanggal 16 April mendatang,” ujar Kajari Lahat, Jaka Suparna SH, Kamis (12/4).

Terdakwa Sarono didakwa Pasal 2 UU Tipikor dengan ancaman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun atau pasal 3 minimal 1 tahun maksimal 20 tahun. Terkait Tindam Pidana Pencucian Uang (TPPU), tidak dikenakan namun untuk penggantian kerugian negara dilihat dalam persidangan nanti.

“Bila tidak dikembalikan bisa tuntut secara perdata,” tambah Kajari Lahat.

Selain pelimpahan terdakwa mantan Kades Sungai Laru, Kejari Lahat juga sedang melakukan penelitian berkas dugaan korupsi Kades Kota Raya Darat dari pihak Polres Lahat.

“Ya beberapa waktu lalu berkas dikirim dari Polres Lahat. Saat ini masih kita teliti,” tambahnya.

Pihaknya berharap, kepala desa lain bisa bekerja sebaik mungkin dan jangan melakukan penyimpangan DD.

Baca Juga :  Kajari PALI Periksa Kades Semanggus

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, H Fauzan Khoiri menambahkan bahwa dua kades yang terjerat hukum dan telah ditetapkan tersangka telah diganti.

“Desa Sungai Laru dan Desa Kota Raya Darat sudah dijabat oeh pejabat sementara dan telah dilantik beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Untuk diketahui, tersangka kasus dugaan penyimpangan realisasi Dana Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah, Lahat, Sarono, mantan Kades Sungai Laru, dilimpahkan pihak Kejari Lahat ke Lapas Kelas II A Lahat, Senin (26/3).

Sebelumnya, kasus ini mencuat saat adanya laporan masyarakat pada April 2017 lalu. Dimana tersangka diduga melakukan mark up dana pembangunan sumur bor, saluran pembuangan air limbah (SPAL), dan plat duicker realisasi dana desa (DD), tahun anggaran 2016.

Hasil audit Insfektorat Lahat, kerugian negara mencapai Rp 183.553.185 juta. Sudah dikembalikan tersangka Rp 10 juta, dan disita sebagai barang bukti.

Hasil perhitungan Inspektorat Lahat, Dana Desa yang ditransfer Pemkab Lahat sebelumnya Rp 637.611.000. Penarikan tunai oleh bendahara desa Rp 630 juta, pertanggungjawaban berdasarkan SPJ yang dibuat Rp 629.036.215. Sehingga terdapat ketekoran kas sebesar Rp 963.785.

Sedangkan realisasi pengeluaran belanja rill, yang dibayarkan berdasarkan audit Rp 446.446.815. Setelah dilakukan perhitungan, tercatat kerugian negara mencapai Rp 183.553.185.(gti)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!