Tidak Terbukti, Rahidin Dilepaskan dari Tuntutan Hukum

Rahidin Anang bersama kuasa hukumnya saat jumpa pers usai sidang di pN palembang, kemarin. Dirinya divonis bebas dari tuntutan hukum. Foto: Adi/Sumeks

PALEMBANG- Sidang lanjutan dugaan penggelapan yang diduga dilakukan oleh terdakwa Rahidin H Anang di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Palembang yang dipimpin oleh majelis hakim, Berton SH  akhirnya menjatuhkan vonis.

Terdakwa Rahidin divonis  lepas dari segala tuntutan dan dakwaan hukum. Pasalnya, kasus ini menurut majelis hakim,  bukan masuk dalam ranah hukum pidana.

“ Tidak terbukti dan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan untuk merehabilitasi nama baik terdakwa,” ujar Berton SH saat membacakan amar putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di PN Palembang, Selasa (14/8).

Karena itu, atas putusan ini, majelis hakim juga memberikan waktu bagi para pihak untuk mengajukan upaya kasasi ataupun pikir-pikir dan menerima putusan ini. “ semua kita kembalikan ke jaksa penuntut umum (JPU) ataupun terdakwa dan penasehat hukumnya,” terangnya.

Sementara itu, terdakwa, Rahidin H Anang dibincangi Sumeks Online terkait putusan hakim ini merasa lega, karena menurut Rahidin majelis hakim sudah melihat secara benar dari permasalahan yang ada. Pasalnya memang dari awal, kasus ini seperti dipaksakan oleh banyak pihak untuk menjatuhkan nama baiknya selama ini.

“ Ternyata Allah tidak tidur dan kebenaran bisa terungkap di persidangan. Sebagai orang yang beragama, kita cuma bisa bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Apalagi jaksa tidak cermat, sebab yang didakwakan ke saya ini kasus penggelapan. Dengan objeknya yakni Kompleks Pergudangan Palembang Star bukan perumahan sebagai dakwaan. Padahal di sisi lain, pasal tentang perumahan sebagai dakwaan sudah dicabut dan tidak digunakan lagi. Tapi jaksa menggunakan UU yang tidak berlaku lagi, itu sebuah kesalahan besar,” ulasnya.

Kuasa hukum terdakwa, Prof DR (HC) AIMS HM Rasyid Ariman SH MH mengatakan, perkara ini sudah diputus dan vonis dari hakim, kliennya tidak terbukti melakukan sebagaimana yang dituduhkan. Terlebih UU yang menjadi dasar perkara sudah tidak berlaku, dengan begitu perkara ini oleh majelis hakim dianggap tidak ada. “ Perkara ini tidak ada perdata atau pidana, karena memang tidak ada penggelapan,” tegasnya.

Diakuinya, perkara ini terkesan dipaksakan dengan menerapkan pasal yang tidak ada dan terus berjalan hingga saat ini. Padahal seharusnya penegak hukum harus profesional, taat hukum dan taat proses. Adapun tuduhan penggelapan adalah untuk barang bergerak dan berwujud.

“ Tapi untuk rumah dan gedung, itu tidak termasuk. Bahkan aturannya juga sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Untuk langkah hukum, kita masih pikir-pikir,” tutupnya didampingi rekannya, Muhammad Irsan SH. (afi)    

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!