Tiga Ekor Buaya Berkeliaran, Diduga Keluar dari Penangkaran

ILustrasi

INDRALAYA – Diam-diam ternyata di Ogan Ilir (OI) ada penangkaran buaya laut. Penangkaran ini milik PT Vista Agung Kencana (VAK) di Desa Payalingkung, Kecamatan Lubuk Keliat, OI.

Kini, warga mulai resah. Ada tiga buaya yang diduga lepas dari penangkaran. Informasi tersebut langsung direspons anggota DPRD OI, Irwan Noviatra SH, Basri M Zahri, dan Mulyadi Abdullah.

Para wakil rakyat dari Fraksi Golkar dan PAN tersebut, kemarin (13/2), pukul 10.00 WIB, langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT VAK. Turut serta Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Pemkab OI, Tarmuji, dan beberapa staf, seperti drh Wenny dan Kades Payalingkung, Misriyadi. ‘’Kami datang ke sini karena ada informasi ada tiga buaya yang diduga dari penangkaran PT ini lepas,’’ujar Irwan Noviatra yang disambut Manajer PT VAK, Joko Mulyadi.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap kalau perusahaan penangkaran buaya dengan populasi 4.477 ekor buaya per November 2017 tersebut, selain tidak memasang papan merek, ternyata sejak berdiri 2014, belum pernah membayar PBB dan belum melakukan kewajiban perusahaan, yakni kegiatan CSR. ‘’Ada laporan dari masyarakat sapinya sempat terluka akibat dikibas ekor buaya,’’ ujar Basri M Zahri.

Kades Payalingkung, Misriyadi, mengaku, baru kali ini masuk ke PT VAK. ‘’Sudah tiga kali saya SMS dan menelepon ke perusahaan agar bisa saling berkoordinasi, tapi tidak pernah dibalas,’’aku Misriyadi.

Manajer PT VAK, Joko Mulyadi mengatakan, pihaknya belum menerima informasi kalau ada buaya lepas dari penangkaran. ‘’Saya belum menerima informasi, tapi nanti akan kami koordinasi dengan pihak BKSDA untuk mengetahui keberadaan buaya tersebut, apakah benar lepas dari penangkaran kami atau bukan,’’ kata Joko Mulyadi.

Sedangkan terkait belum bayar PBB, CSR, bukan kewenangan dirinya, karena bagian lain yang berkompeten untuk memberikan keterangan. ‘’Saat ini, ada 4.477 ekor buaya laut di atas lahan seluas 12 hektare. Buaya ini didatangkan dari Medan, Serang, dan Tangerang dengan ukuran paling besar 4 meter lebih, yang diawasi 15 pekerja,’’ katanya yang mengaku telah mengantongi izin dari Kementerian Kehutanan di Jakarta.

Irwan Noviatra yang juga ketua Fraksi Golkar, menyayangkan perusahaan penangkaran buaya tidak diketahui masyarakat. ‘’PBB saja tidak membayar. Kalau kita hitung, bisa di atas Rp 200 juta sejak perusahaan ini berdiri. Saya menilai, perizinan perusahaan ini diduga bermasalah,” katanya. (sid/ce3)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!