Tiga Kriteria Dapat Keringanan UKT

Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Dr Ir Anis Saggaff MSCE

PALEMBANG – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Muhammad Nasir menyerahkan kepada rektor dalam menyelesaikan kisruh uang kuliah tunggal (UKT) di beberapa universitas. Termasuk di Universitas Sriwijaya (Unsri).
Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Dr Ir Anis Saggaff MSCE langsung menyikapinya. Kriteria mahasiswa untuk bisa mengajukan penurukan UKT sudah dibikin. Setidaknya, ada tiga dan semua sudah diatur dalam Permenristekdikti.
Pertama, untuk mahasiswa yang orang tuanya meninggal sehingga tidak ada lagi yang mendanai kuliahnya. Kedua, mahasiswa yang keluarganya dalam kondisi tidak menentu sehingga sulit untuk membayar UKT. Ketiga, mahasiswa yang ekonomi keluarganya drop, misalnya punya usaha lalu jatuh bangkrut.
Hal itu, ucap Anis, sudah diterapkan selama ini. “Bahkan kami gandeng BEM, kalau ada mahasiswa yang memenuhi tiga kriteria itu, untuk bisa disampaikan ke rektorat,” ucapnya usai isya, tadi malam. Katanya, tiga kriteria itu juga yang telah disampaikan Menristekdikti saat menanggapi kisruh UKT di beberapa PTN, termasuk Unsri saat kunjungan kerja ke Makassar, beberapa hari lalu.
“Jadi memang tidak bisa disamaratakan semua mahasiswa dapat keringanan. Yang mampu ya harus bayar,” tuturnya. Dibalik semua itu, Anis menekankan pentingnya kejujuran. Apalagi menyangkut uang.
“Kalau semua jujur, UKT ini tidak jadi masalah seperti sekarang,” tambahnya. Dengan keluar pernyataan Menristekdikti, ia menilai kini semua clear. Para mahasiswa pun mulai menyadari itu. “Sebagai rektor, orang tua bahkan ayah dari para mahasiswa, saya dan semua dosen akan berupaya menyelesaikan sedikit masalah yang tersisa dengan sebaik-baiknya,” tandas dia.
Anis juga mengajak civitas akademika Unsri mengambil hikmah positif dari persoalan ini. Salah satunya, merubah paradigma lama ibarat kelapa, makin tua makin banyak santan. “Itu sudah tidak relevan lagi. Yang kita usung ke depan, cepat, tepat dan qualified,” bebernya. Semua elemen di Unsri harus punya persepsi yang sama untuk maju dan memperbaiki diri.
Yang dilakukan sekarang, melakukan berbagai pembenahan internal. Seperti sistem perkuliahan, cara penilaian dan lainnya. Dan ia menegaskan, perbaikan itu sudah mencapai 85 persen. Tinggal sedikit lagi bagi Unsri untuk menuju World Class University (WCU) pada 2021.
“Salah satu prasyarat utama menjadi WCU itu di antaranya, masa kuliah mahasiswa tidak boleh lagi ada yang lebih dari delapan semester,” bebernya. Dan itu telah diterapkan bertahap mulai angkatan 2013 yang tahun ini menamatkan kuliah mereka.
Keberhasilan ini sudah dibuktikan mahasiswa Fakultas Kedokteran, prodi Kedokteran Umum. “Mereka 100 persen lulus pada semester tujuh,” tutur Anis. Nah, para mahasiswa yang menuntut UKT merupakan sebagian kecil dari total mahasiswa angkatan 2013.
“Mulai tahun depan, kami menargetkan tidak ada lagi yang tamat semester 9. Semua harus selesai 7 atau maksimal 8 semester,” tandasnya. Untuk merealisasikan itu, dibutuhkan dukungan semua pihak. Konsep berjemaah inilah yang akan diterapkan. “Saya ajak semua dosen dan mahasiswa, mari sama-sama kita wujudkan itu,” pungkasnya.
Ditambahkan Wakil Rektor (WR) II Unsri, Mukhtaruddin SE AK MSi, penentuan nominal UKT kewenangan dari Kemenristekdikti dan Kemenkeu. Namun, pemerintah juga memberikan kewenangan kepada pimpinan PTN untuk melakukan penetapan ulang dengan kondisi tertentu.
“Salah satu kondisinya, karena faktor ekonomi dan orang tua mahasiswa sudah meninggal,” jelasnya. Untuk kondisi itu, penurunan UKT bisa sampai level tiga. Sedang untuk faktor lain, mungkin hanya turun satu level.
Dijelaskannya, untuk mahasiswa angkatan 2013 ada lima level UKT. Sedangkan mahasiswa 2016 ada delapan level. “Proses pengajuan penurunan UKT tidak lama. Berkas yang masuk langsung diverifikasi. Saat ini sudah ada 66 mahasiswa yang telah mengajukan permohonan,” ungkapnya.
Dengan toleransi hingga 14 Agustus, ia yakin mahasiswa punya waktu untuk melunasi UKT atau mengajukan permohonan. “Bagi yang sampai batas waktu itu tidak melakukan pembayaran atau mengajukan permohonan, akan stop out,” tandasnya.
Sebelumnya, Menristekdikti Muhammad Nasir menegaskan, penurunan UKT tidak bisa dilakukan secara sepihak seperti oleh beberapa kampus di Sumatera. Untuk mahasiswa dari golongan keluarga mampu, dia menegaskan tidak boleh ada keringanan. Beda dengan mahasiswa dari keluarga yang tergolong kurang mampu dari sisi finansial. Dimungkinkan ada pengecualian.
“Saya serahkan ke rektor untuk teknisnya. Silakan ambil keputusan,” tandas Nasir. Menteri sempat mengungkapkan keheranannya dengan tuntutan meminta pengurangan UKT dari para mahasiswa.
“Mahasiswa ini kan sebenarnya masih menggunakan fasilitas kampus, tapi kok menuntut penurunan UKT,” cetusnya. Dia juga menyayangkan adanya oknum mahasiswa yang menyikapi polemik UKT ini terlalu berlebihan. Apalagi sampai memprovokasi untuk merusak atau membakar fasilitas kampus seperti yang terjadi di Unsri. (kms/nni)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!