Tommy: Rakyat Tahu Mana yang Enak

SOLO – Hutomo Mandala Putra atau yang akrab disapa Tommy Soeharto resmi dikukuhkan sebagai ketua umum Partai Berkarya, di Solo, Jateng, Minggu (11/3). Putra Presiden Ke-2 RI Soeharto itu menargetkan partainya bisa memperoleh 80 kursi DPR RI pada pileg tahun depan.

Dalam pidatonya, Tommy meminta kepada seluruh pengurus partai merapatkan barisan. Selain target nasional, Tommy menargetkan tiap kabupaten/kota minimal meraih tiga kursi legislatif.

”Semoga yang kita cita-citakan untuk DPR RI mendapat 80 kursi bisa kita wujudkan. Mandat ini harus kita upayakan sebaik-baiknya,” katanya kepada Jawa Pos Radar Solo.

Pascadilantik, Tommy akan bergerak cepat untuk membentuk kepengurusan pusat dalam tujuh hari ke depan. Di samping itu, dia juga memberikan mandat kepada seluruh ketua DPW yang dilantik untuk melengkapi kepengurusan di tingkat provinsi.

”Masih ada 67 DPD yang belum terbentuk di daerah. Ditambah lagi di tingkat daerah harus segera menjaring kader-kader untuk menjadi caleg (calon anggota legislatif, Red),” ucapnya.

Terkait akan ikut poros mana pada pilpres tahun depan, Tommy menyatakan akan pikir-pikir. Partai Berkarya tidak bisa mengusung calon karena partai baru.

”Nantinya kami komunikasikan dengan DPW (dewan pimpinan wilayah, Red) untuk memutuskan siapa yang akan didukung,” ujarnya.

Tommy juga tegas menyatakan bahwa sosok Soeharto akan menjadi salah satu identitas partainya. Karena itu, pada backdrop rapimnas, terpampang foto besar presiden yang memimpin selama 32 tahun itu.

”Kaitan identik dengan Pak Harto hal yang wajar. Saya kira rakyat lebih tahu mana yang enak dan mana yang tidak enak. Nanti biar rakyat yang menentukan siapa yang dapat mengelola bangsa dan negara ini lebih baik,” paparnya.

Tommy juga menyampaikan pujian sekaligus kritik. Dia mengapresiasi adanya dana desa yang diturunkan di tiap daerah.

Hanya, dia menilai juklak dan juknis kurang bagus. Itu mengakibatkan dana desa hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tidak memberikan nilai tambah yang maksimal. ”Saat ini GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara, Red) juga tidak ada. Sehingga yang dilakukan pemerintah terkesan gali lubang tutup lubang saja,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono membantah fakta adanya beberapa mantan narapidana di partainya akan berakibat buruk. Dia menyebut mantan narapidana pun berhak memilih dan dipilih.

”Apalagi sebenarnya ancaman terbesar bangsa ini sekarang adalah kasus korupsi. Bagaimanapun yang menghancurkan bangsa ini adalah korupsi,” tegas pria yang akrab disapa Muhdi PR itu. (vit/JPR/c17/ang)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!