Tunggakan Tinggi, Jasa Dokter Ngadat

Dra Hj Lesty Nurainy Apt MKes. Foto: Alfery/Sumatera Ekspres

SUMSEL – Beberapa hari terakhir, bisik-bisik para dokter di beberapa fasilitas kesehatan (faskes) Kabupaten Lahat bakal demo mencuat. Mereka mengancam mau unjuk rasa menuntut tunjangan jasa medis program Jamsoskes yang belum dibayar 2 tahun terakhir. Padahal kewajiban kepada pasien sudah dilakukan.
“Kami mau menuntut hak kami,” ujar seorang dokter berinisial SA di salah satu faskes Lahat, kemarin (6/12). Diakuinya, 2 hari lalu tenaga medis mau gelar aksi, tapi karena pertimbangan lain, unjuk rasa batal sementara. “Jika tak kunjung diselesaikan, kami lanjutkan rencana demo itu,” sebutnya.
Muncul ancaman itu, kata dia, karena utang klaim Jamsoskes tak kunjung dibayar. Akibatnya, jasa dokter ngadat. Jumlahnya miliaran. “Penduduk Lahat ada 450 ribu, 200 ribu ditanggung program Jamsoskes bersama pemda dan provinsi.”
Asumsinya, satu penduduk Rp5 ribu, maka setahun ditanggung Rp60 ribu. “Artinya total beban setahun Rp12 miliar. Tunggakan ini sudah capai 3 tahun, artinya mencapai Rp36 miliar,” bebernya. Kewajiban ini juga tak diberikan provinsi sehingga daerah tak mampu membayar.
Tak hanya di Lahat, kondisi serupa terjadi di Ogan Ilir. Direktur RSUD OI, dr Rorreta Arta Guna Riama menjelaskan klaim Jamsoskes untuk jasa dokter di RS-nya juga belum cair hingga sekarang. “Sejak saya menjabat direktur 2 bulan terakhir, dana Jamsoskes itu belum cair sama sekali. Tapi para dokter tetap melaksanakan tugasnya,” cetusnya.
Hal yang sama juga terjadi di Palembang. Kepala Humas RS Islam Siti Khadijah Palembang, Nala Rosmini mengungkapkan, per Januari-November 2017, tagihan Jamsoskes mencapai Rp1,5 miliar. “Yang lancar itu pembayaran dari Palembang, Muba, dan PALI. Tapi untuk Banyuasin, Lahat, OKI, OI, Mura, dan Lubuklinggau kurang lancar,” bebernya.
Akibatnya, pembayaran jasa dokter ikut ngadat. “Tapi ya kita berusaha tetap memberikan pelayanan terbaik,” bebernya. Sementara Humas RSUD BARI, Lidia Tarigan mengaku di RS-nya klaim Jamsoskes lancar, terakhir tagihan per Juli 2017 sudah selesai semua.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumsel, Dr Rizal Sanif SpOG (K) tak menampik persoalan itu. Tapi terkait klaim Jamsoskes yang belum dibayar, dia tak bisa menjawab dan meminta tanyakan langsung ke Dinkes.
“Kalau belum dibayar, artinya pihak RS harus menjelaskan kepada dokter yang bersangkutan, yang jasanya belum dibayar,” ujarnya. Karena Jamsoskes adalah program pemerintah dengan dana sharing antar-pemda.
Menyikapi persoalan ini, beberapa pemda mengakui tingginya utang Jamsoskes. “Ada persoalan tunggakan tagihan Jamsoskes sehingga para dokter protes,” ujar Sekda Lahat H Haryanto.
Hanya saja dia tak bisa merinci jumlahnya. “Namun Kita akan cari solusinya. Kita meminta semua pihak bersabar,” imbuhnya.
Tak hanya Lahat, Dinkes Banyuasin menyebut utang Jamsoskes ke sejumlah faskes mencapai Rp30 miliar. “Tahun 2018 sudah kita anggarkan sebesar itu untuk lunasi utang Jamsoskes,” ujar Kadinkes Banyuasin, dr Masagus M Hakim MKes, kemarin.
Jadi tenaga medis yang menangani pasien Jamsoskes tak perlu khawatir, karena tahun depan akan dibayar. “Utang Jamsoskes tak hanya di RS Banyuasin saja, ada juga di puskesmas dan beberapa RS di Kota Palembang. “Kalau di puskesmas tak begitu besar utangnya,” lanjutnya.
Demikian juga Kadinkes OKI, HM Lubis mengakui ada tunggakan jasa dokter dari program Jamsoskes tahun ini belum dibayar. “Sekitar Rp5 miliar. Itu untuk dokter di RS Kayuagung, kalau puskesmas tidak ada. Tapi di Desember ini akan kita selesaikan,” bebernya.
Sekretaris Dinkes Prabumulih, Dr Hesti Widyaningsih menyebutkan pihaknya masih punya utang Jamsoskes di RSUD, 9 puskesmas, serta sejumlah klinik Rp11 miliar. “Utang itu sejak 2015 lalu sampai sekarang,” cetusnya. Meski begitu, pihaknya berusaha mencicil utang dengan dana yang ada. Sambil program Jamsoskes tetap berjalan.
Diakuinya, ada dana sharing dengan provinsi, tapi tidak langsung cair. “Biasanya klaim kita talangi dulu dengan keuangan yang ada, setelah tutup anggaran tahunan baru dihitung dan diganti APBD provinsi di tahun berikutnya,” imbuhnya.
Dikatakan, pihaknya menyadari jika tunggakan klaim Jamsoskes memengaruhi jasa pelayanan untuk dokter dan perawat di RS. “Ada tenaga medis yang protes, tapi tidak sampai unjuk rasa,” katanya.
Selain itu ada beberapa RS, puskesmas, dan dokter batasi pelayanan peserta Jamsoskes khususnya dari Muara Enim yang berobat ke Prabumulih. “Tapi untuk gawat darurat dan IGD tetap dilayani,” terangnya.
Ditanya target pelunasan utang, pihaknya belum bisa menjanjikan. Ini juga mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. “Yang jelas kami terus merekapitulasi pelayanan dan keuangan. Apalagi tahun depan premi naik Rp8 ribu per orang, dan peserta Jamsoskes kami sekitar 83 ribu,” imbuhnya. Kadinkes Muratara, dr Mahendra pihaknya juga punya tunggakan klaim Jamsoskes, tapi dia tak terlalu ingat jumlahnya. “Namun kita tetap optimis semua bisa dibayar. Karena dana itu juga akan dibagi, kita sering kirim pelayanan kesehatan warga ke Lubuklinggau dan Palembang,” tuturnya. Diakuinya, ada dana sharing dengan provinsi, tapi memang selalu terlambat.
Sekretaris Dinkes Mura, M Nizar mengaku dana Jamsoskes sudah dicairkan ke seluruh faskes termasuk RS. “Meskipun belum semuanya lunas karena keterbatasan anggaran. Tapi kita upayakan tuntas,” terangnya.
Sementara Kadinkes Kota Palembang, dr Letizia mengklaim sejauh ini pembayaran klaim Jamsoskes lancar. “Cepat kita verifikasi, setelah klaim masuk,” ujarnya. Jika dananya sudah ada, lansung dicairkan, tapi kalau belum diajukan dulu.
Saat ini, Dinkes kota hanya menanggung layanan Jamsoskes untuk 2 RS di Palembang yaitu RS Muhammadiyah dan RS Islam Siti Khadijah. “Ini kan RS kelas C, maka pertanggungjawaban klaimnya di Dinkes kota,” cetusnya.
Sekretaris Dinkes Muba, HM Madali SKM MM mengaku di wilayanya tidak ada tunggakan klaim Jamkesda. “Kita zero utang, jasa dokter juga sudah kami selesaikan secara rutin dan lancar,” sebutnya. Meskipun Muba tidak lagi mendapatkan jatah dana sharing dari provinsi.
Muba dinilai sudah mampu membiayai pelayanan kesehatan warganya sendiri. “Untuk Jamkesda kita anggarkan Rp60 miliar setahun untuk jamin kesehatan masyarakat,” pungkasnya. (tim)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!