Uji RUU PPND

Uji sahih RUU PPND. foto: adi fatriansyah sumeks.co.id

PALEMBANG – Komite IV DPD RI melakukan uji sahih Rancangan Undang-undang (RUU) inisiasi tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah (PPND) di Gedung Prof Zainal Abidin Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Senin (4/6).

“Kita menyambut baik adanya kegiatan ini. Selain menambah ilmu bagi mahasiswa dan civitas akademika FH Unsri, juga sebagai upaya untuk menguji isi RUU tersebut. Paling tidak, dari sisi uji dengan melibatkan praktisi, akademisi dan para ahli serta instansi terkait akan melahirkan UU yang paripurna ke depannya,” kata Dekan FH Unsri, DR Febrian SH MS di sela-sela kegiatan.

Bahkan menurutnya, dari uji ini, setidaknya akan ada penambahan ataupun perbaikan terhadap pasal-pasal yang memang memiliki urgensi dengan kondisi dan proses penegakan hukum ke depannya.

“Setidaknya, dengan disahkannya RUU ini menjadi UU, tentu akan menjadi sumber hukum baru dalam bidang piutang negara,” tegasnya.

Sementara itu, WakiL ketua Komite IV DPR RI, Sisca Marleni menyatakan, selama ini dalam pengawasan dan pengawalan penerimaan negara khususnya piutang negara masih berpegang pada UU No 17 tahun 2003. Akibatnya, perlu ada perubahan dan kebijakan yang lebih komprehensif dan merangkum semua hal. Karena itu, melalui RUU inisiasi tersebut, akan menjadi produk hukum yang lebih paripurna dibandingkan yang sudah ada selama ini.

Baca Juga :  Tanpa Basa-Basi, Langsung Menembak, Pelaku dan Korban Diduga Punya Persoalan Utang

“Kami optimis hasilnya akan lebih paripurna. Bahkan dari pengalaman selama ini, masih kita temui adanya piutang macet dan tidak tertagih. Baik itu di bawah tanggung jawab negara ataupun pemerintah daerah. Karenanya, melalui RUU ini, membahas juga pengesahan penghapusan piutang macet dan tidak tertagih selama ini,” terangnya. (afi)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!