Usulan Tiga Anggota Dewan untuk Satu Sekolah

SAKSI: (kiri-kanan) Ahmad Najib, Samuil Chotib, Yohanes, dan Agustinus saat menjadi saksi dalam sidang bansos di Pengadilan Tipikor Palembang. Foto: M Hatta/Sumeks

PALEMBANG – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tasjrifin MA Halim SH MH didampingi Tumpal Pakpahan SH dan Rosmaya SH terus mengusut kasus dugaan korupsi dana hibah tahun 2013 yang merugikan negara Rp21 miliar. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Palembang kemarin (20/4), JPU mencecar empat orang saksi terkait dana hibah yang sebelumnya diajukan Rp1,4 triliun namun membengkak jadi Rp2,1 triliun.

Dalam persidangan kemarin, saksi Yohanes selaku mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel secara gamblang dan blak-blakan mengungkapkan terjadinya kenaikan dana hibah tersebut. Menurutnya, penyebabnya adanya adanya Islamic Solidarity Games (ISG) dan Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Sehingga APBD yang sedang dibahas di DPRD Sumsel terjadi perubahan,” paparnya.

Selain itu, lanjut Yohanes, perubahan APBD terjadi karena adanya permintaan kenaikan dana reses. Sehingga membuat tim anggaran pembangunan daerah (TAPD) melakukan rapat yang hasilnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dalam APBD-Perubahan. “Perubahan itu berdasarkan acuan usulan anggaran tahun sebelumnya atau 2012. Karena saat itu ada ISG dan Pilgub Sumsel, maka terjadi. Semula anggarannya dari Rp1,4 triliun tapi berubah menjadi Rp2,1 triliun,” urainya.

Baca Juga :  Kenalkan 3 Varian Baru

Penyebabnya pembengkakan, lanjut dia, karena ada ISG dan PSU, yang menyebabkan ada perubahan banyak dalam belanja tidak langsung, yang dicairkan berdasarkan pengajuan proposal. “Untuk belanja tidak langsung di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Saya fokus pada belanja langsung,” tegasnya. “APBD-Perubahan bisa dilakukan karena ada alasan mendesak, mohon maaf ada bencana misalnya,’ tambahnya.

Saat penyusunan APBD, Yohanes mengaku, Bappeda biasanya membahasnya dalam rapat dengan BPKAD untuk menetapkan besaran belanja langsung dan tidak langsung.

Mengenai reses, Yohanes mengaku, telah dibahas pada 2013 sekitar Oktober-November di DPRD Sumsel, dari semula Rp2,5 miliar menjadi Rp5 miliar. “Perubahan menjadi Rp5 miliar di DPRD Sumsel. Kalau untuk dana Rp2,1 triliun itu di TAPD dulu, baru dibawa dan dibahas ke DPRD Sumsel. Untuk verifikasi dilakukan oleh dinas terkait. Namun ada kejanggalan, masa’ ada tiga anggota dewan mengusulkan di satu sekolah yang sama,” jelasnya.

Sementara itu, Agustinus selaku kepala bidang (Kabid) Anggaran BPKAD dan juga Sekretaris TAPD mengatakan, untuk plafon anggaran seharusnya diusulkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Namun karena terlalu lama menunggu usulan, sehingga BPKAD mengacu anggaran di tahun sebelumnya. Hanya berdasarkan perkiraan saja,” paparnya.

Baca Juga :  ATM Lima Kali Dibobol

Terkait dana reses, Agustinus mengaku, dirinya memang menerima surat dari DPRD tentang adanya permintaan dana reses, dari Rp2,5 miliar menjadi Rp5 miliar. “Disposisi pertama dana reses oleh saya, untuk ditindak lanjuti. Lalu, permintaan ini disampaikan dalam rapat TAPD,” tuturnya.

Sementara kedua saksi lagi, yakni Samuelatif sebagai mantan Asisten 4 dan Ahmad Najib selaku Asisten 3 saat bersaksi lebih banyak diam dan tidak banyak tahu. Karena, keduanya mengaku tidak dilibatkan dalam rapat pembahasan. Padahal keduanya menjabat sebagai wakil ketua TAPD. “Sampai saat ini saya tidak menerima surat SK penunjukan wakil ketua TAPD. Dari itu saya menganggap sebagai anggota biasa,’ ujarnya Samuelatif.

Diketahui, dalam dakwaan, pada 2013, Pemprov Sumsel memiliki anggaran dana hibah sebesar Rp2.228.889.843.100, dimana dana bantuan hibah tersebut telah terealisasi sebesar Rp2.031.305.991.844,-. Penerima hibah tersebut salah satunya berasal dari Kesbangpol Sumsel, dimana terdakawa Ikhwanudin mengajukan beberapa proposal untuk diverifikasi. Usulan yang diajukan calon penerima hibah kepada Kesbangpol saat diverifikasi hanya sebatas administratif saja, tanpa melakukan verifikasi atau evaluasi kelayakan sebagai penerima hibah. (way)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!