Cagub Lampung Resmi Tersangka

Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa. Foto: JPG

JAKARTA – Integritas kepala daerah semakin dipertanyakan. Alih-alih membangun tata kelola pemerintahan yang baik, perilaku koruptif “raja-raja daerah” itu justru semakin mengkhawatirkan. Buktinya, belum genap 2 bulan, sudah 8 pimpinan daerah yang kini berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jumlah itu merupakan rekor baru sejak KPK berdiri 2002 lalu. Pada 2017, sejatinya juga ada 8 kepala daerah yang menjadi tersangka KPK. Namun, jumlah itu merupakan kalkulasi selama setahun. Nah, untuk tahun ini, di 2 bulan awal saja sudah ada 8 tersangka. Artinya, tidak tertutup kemungkinan kepala daerah yang menjadi tersangka tahun ini jauh lebih banyak dari sebelumnya.
Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa menjadi kepala daerah kedelapan yang ditetapkan tersangka oleh KPK sepanjang 2018. Dia menyusul Bupati Subang Imas Aryumningsih yang juga menjadi tersangka pada Rabu (14/2). Di bulan ini, Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli juga resmi jadi tersangka.
Penetapan politikus Partai Nasdem itu masih rangkaian OTT KPK pada Rabu (14/2) dan Kamis (15/2). KPK lebih dulu menetapkan tiga orang. Yakni, Kepala Dinas Bina Marga Lamteng Taufik Rahman serta 2 pimpinan DPRD Lamteng Rusliyanto dan J Natalis Sinaga. Mustafa diduga mengarahkan Taufik untuk memberikan suap Rp1 miliar kepada pimpinan dewan setempat.
Status tersangka Mustafa juga menambah daftar calon kepala daerah (cakada) yang ditangkap KPK. Mustafa merupakan calon gubernur (cagub) Lampung. Sejauh ini, sudah ada 4 cakada yang menjadi tahanan lembaga superbodi itu. Selain Mustafa, ada Imas yang merupakan calon bupati (cabup) Subang, Marianus Sae (cagub NTT) dan Nyono (cabup Jombang).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan indikasi pemberian suap yang dilakukan Mustafa kepada pimpinan DPRD tersebut terkait dengan kepentingan pilkada. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan hal itu bakal didalami penyidik. “Sejauh ini belum ada (terkait kepentingan biaya pilkada, red),” ujarnya, kemarin (16/2).
KPK juga akan menelusuri dari mana asal duit Rp1 miliar yang disiapkan untuk persetujuan alokasi pinjaman daerah pada APBD Lamteng 2018 sebesar Rp300 miliar itu. Saat ini, penyidik sudah memegang nama-nama kontraktor yang diduga mengumpulkan uang untuk kebutuhan suap tersebut. Hanya, KPK belum bisa membeberkan nama-nama mereka. “Penyidik tentu sudah memiliki itu (nama-nama kontraktor, red),” imbuh dia.
Febri menambahkan, pihaknya mengingatkan seluruh cakada petahana yang ikut dalam kontestasi pilkada serentak tahun ini untuk tidak menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan kewenangannya. Meski, cakada itu sudah mengajukan cuti. “Subjek hukum penyelenggara negara itu perlu dilihat ketika dia (cakada) menjabat,” ungkapnya.
Artinya, setiap cakada yang saat ini mengambil cuti dari status penyelenggara negara tetap bisa saja ditetapkan sebagai tersangka. “Para calon kepala daerah yang masih menjadi kepala daerah atau penyelenggara negara yang lain itu sangat riskan karena mereka masih terikat dengan pasal suap dan pasal gratifikasi,” tegasnya.
Sekjen DPP Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, Mustafa sudah mengajukan pengunduran diri dari jabatan ketua DPW Partai Nasdem Lampung. “Kami menerima pengunduran diri saudara Mustafa,” terang dia saat konferensi pers di kantor DPP Partai Nasdem kemarin. Posisi Musatafa di kepengurusan partai akan dijabat sementara oleh Taufik Basari, ketua DPP Partai Nasdem.
Menurut legislator asal NTT itu, pengunduran diri Mustafa sudah sesuai pakta integritas yang ditandatangi semua kader yang menjadi pejabat publik. Mereka siap mengundurkan diri jika terjerat tindak pidana korupsi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali menyampaikan keprihatinannya. Sebab, hanya berselang sehari setelah Bupati Subang ditangkap KPK, Kamis malam giliran Bupati Lampung Tengah Mustafa yang diamankan. “Kami sudah berulangkali memperingatkan,” ucap dia.
Menurut politikus PDIP itu, ada beberapa area rawan korupsi di daerah. Yaitu, perencanaan anggaran, penyimpangan belanja hibah, bansos pajak, retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, perijinan dan jual beli jabatan.
Tjahjo menerangkan, dampak korupsi sangat buruk bagi pemerintah daerah. Diantaranya, ekonomi biaya tinggi, penerimaan daerah berkurang, rendahnya kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, kelanjutan pembangunan tidak terjamin, bertambahnya masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, serta kejahatan yang semakin marak. “Itu semuanya bagian dari mata rantai korupsi,” tuturnya.
Pada bagian lain, fenomena terjaringnya calon kepala daerah dalam OTT KPK harus disikapi serius. Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, kasus demi kasus yang menimpa calon kepala daerah yang diusung partai politik ini harus menjadi bahan evaluasi khusus. “Menghimbau kepada pimpinan parpol untuk melakukan konsolidasi internal. Meminta kader-kader potensial yang tengah mengikuti pilkada agar hati-hati terhadap praktik suap dan godaan transaksional lainnya,” kata Bambang di Jakarta, kemarin (16/2).
Menurutnya, dalam setiap kasus OTT yang melibatkan calon kepala daerah, tentu akan berdampak pada partai pengusung. Dengan sisa waktu tahapan pilkada yang ada, sebisa mungkin kasus-kasus OTT calon kepala daerah diakhiri, dengan komitmen mewujudkan pilkada yang bersih dan jujur dari semua pihak. “Suka atau tidak suka. Di setiap pundak para kepala daerah atau para calon kepala daerah itu ada beban elektoral yang akan mempengaruhi elektabilitas partai di pemilu mendatang,” katanya. (tyo/lum/bay/syn)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!