Dibebankan ke APBD

ATASI KEBAKARAN: Helikopter membawa kantong air untuk memadamkan lahan yang terbakar di OKI. Foto: Kris/Sumatera Ekspres

PALEMBANG – Pemprov Sumsel tidak permasalahkan permintaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar daerah tidak mengandalkan APBN saat terjadi bencana. Termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), longsor, dan beberapa bencana lainnya.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel H Mawardi Yahya mengaku, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, anggaran penanggulangan bencana dikeluarkan saat terjadinya bencana. Sehingga tidak akan mengganggu keuangan daerah.
“Saya kurang tahu berapa besaran anggaran untuk penanggulangan bencana. Hanya saja, dana itu kan sifatnya insidentil. Jadi menurut saya tidak masalah,” ujar Mawardi saat dibincangi, kemarin (11/10).
Diakuinya, Provinsi Sumsel sendiri menjadi langganan Karhutla. Penanganannya selama ini juga bersifat dadakan dan tidak ada perencanaan. “Memang dianggarkan. Tetapi kan dikeluarkan kalau ada kejadian bencana saja. Kalau ada titik api baru dikeluarkan, atau tergantung jumlah titik apinya,” urai mantan Bupati Ogan Ilir (OI) ini. Ke depan, sebut Mawardi, pihaknya akan fokus untuk pemanfaatan lahan yang mudah terbakar. Sehingga jumlah peristiwa kebakaran bisa diminimalisir. “Selama ini kan terjadi di lahan yang kurang produktif. Kedepannya lahan ini akan diberdayakan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumsel, Ansori menambahkan, dana penanganan karhutla kebanyakan dari APBN dan ditambah bantuan pihak ketiga. Meski begitu, lanjut dia, dirinya tidak mengetahui detail besaran dana tersebut. Karena pihaknya bukan menerima dalam bentuk uang, melainkan berupa teknologi ataupun bantuan personel. “Jadi kami tidak tahu jumlahnya besarannya,” bebernya.
Bantuan yang diterima APBN, ungkap dia, diantaranya pompa, selang, teknologi modifikasi cuaca (TMC) oleh BPPT, serta pesawat untuk waterboombing. Menurutnya, jika nantinya dana penanggulangan ini dibebankan ke daerah, tentun akan lebih baik. Karena belanja yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. “Kami harap dengan dibebankannya ke daerah, maka belanja untuk bencana dapat tepat sasaran,” tegasnya.
Terkait dampak Karhutla, Ansori mengungkapkan, dari awal tahun hingga akhir Agustus, tercatat lahan yang terbakar seluas 7,7 ribu hektar. Data yang dikeluarkan berasal dari Dinas Kehutanan PRovinsi Sumsel berdasarkan citra satelit. “Untuk daerah yang luasan terbakarnya paling besar di Kabupaten OKI,” ungkapnya.
Menurutnya, lahan yang terbakar ini akan terus bertambah. Apalagi, saat ini masih ada beberapa daerah yang belum dapat dipadamkan. Seperti di Kabupaten OKI, Banyuasin, dan Muara Enim. Ia mengaku, hujan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir belum merata. Sehingga masih perlu dilakukan waterboombing serta pemadaman yang dilakukan satgas darat. “Kami harap curah hujan terus meningkat sehingga hujan pun dapat merata di Sumsel,” pungkasnya. (kos)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!