Hiruk Pikuk Pilkada Jakarta

Amzulian Rifai

Heboh Pilkada Jakarta menyebar keseluruh Indonesia. Pemberitaan, gerakan bahkan emosi massa bergema hingga keseluruh Indonesia. Terlebih para kandidatnya kelas berat baik karena sosok mereka sendiri ataupun orang-orang yang ada di belakangnya. Padahal, ada lebih dari 100 daerah yang melaksanakan Pilkada bersamaan. Di Sumatera Selatan, misalnya ada pemilihan Bupati Musi Banyuasin (MUBA).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua pada 15 Februari 2017. Pilkada diikuti 101 daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Provinsi Aceh merupakan daerah yang akan paling banyak menggelar pilkada pada 2017, yakni satu pemilihan gubernur dan 20 pemilihan bupati dan wali kota.
Mengapa hiruk-pikuk dan atensi nasional lebih ke Pilkada DKI Jakarta yang mengusung pasangan Agus Harimurti Yudoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaya Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno? Pilkada di 101 daerah lainnya seakan tenggelam ke dalam pusaran berita Pilkada DKI Jakarta. Akibatnya, perhatian dan pengawasan publik terhadap Pilkada lainnya agak terganggu. Ada beberapa penyebab mengapa hiruk pikuk Pilkada Jakarta 2017 yang lebih mengemuka dibandingkan Pilkada daerah-daerah lain.
Pertama, media yang meliput aktivitas Pilkada Jakarta adalah media nasional. Ini artinya publikasi berbagai aspek Pilkada Jakarta ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi seluruh media utama meliput aktivitas itu secara merata tanpa memprioritaskan pada salah satu pasangan kandidat saja.
Semangatnya media nasional meliput Pilkada Jakarta tentu terkait dengan politik ekonomi media. Dapat dimaklumi, sebagai ibukota negara sekitar 80% uang di republik ini peredarannya ada di Jakarta. Tengok saja acara debat kandidat dilakukan hingga tiga kali di hotel-hotel besar. Media harus secara bergantian “teken kontrak” dengan penyelenggara debat.
Demikian juga dengan dana kampanye untuk masing-masing kandidat yang mungkin jauh lebih tinggi dari dana kampanye diluar Pilkada Jakarta. Itu sebabnya KPU harus membatasi besaran dana maksimal yang diperbolehkan. Mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2016 maka maksimal dana kampanye masing-masing pasangan kandidat Rp 203 Milyar saja. Dengan dana kampanye berkisaran sejumlah ini tentu banyak hal yang dapat dilakukan untuk melahirkan hiruk pikuk.
Hiruk pikuk Pilkada Jakarta menjadi membahana keseluruh Indonesia juga dikarenakan para pengusung tiga pasangan kandidat itu adalah para raksasa Indonesia baik secara pribadi maupun partai politik pengusung.
Pasangan nomor urut satu, Agus Harimurti dan Sylviana Murni yang diusung oleh Partai Demokrat, PPP, PAN, dan PKB yang mempunyai jumlah 28 kursi di DPRD. Kita tentu memaklumi partai pendukung habis-habisan pastilah Partai Demokrat. Alasannya jelas, ada sosok mantan Presiden RI Soesilo Bambang Yudoyono dibalik itu. Apalagi jika kekuatan sosok Hatta Radjasa (besannya SBY) sebagai orang PAN juga diperhitungkan.
Tengok juga pasangan Basuki Tjahaya Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang di usung oleh PDIP, Nasdem, Golkar dan Hanura, dengan 52 kursi di DPRD. Ada sosok Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDI-P. Bahkan saat pendaftaran calon, Basuki dan Djarot diantar langsung oleh Megawati. Publik juga tetap mereka-reka bagaimana panasnya hubungan Megawati dan SBY dalam soal politik ini.
Tidak kalah serunya pasangan nomor urut tiga, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang di usung oleh partai Gerindra dan PKS memiliki jumlah 26 kursi di DPRD. Bukan sembarangan, ada sosok kuat Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra yang all out untuk memenangkan kandidatnya.
Dibalik itu semua, Pilkada Jakarta adalah perebutan “segala-galanya” bagi semua partai politik terutama PDIP, Partai Demokrat dan partai Gerindra. Penguasaan ibukota Jakarta akan sangat berpengaruh pada Pilpres mendatang dan Prabowo sangat potensial untuk bertarung kembali pada Pilpres mendatang.
Itu sebabnya dalam berbagai kesempatan Prabowo menyatakan Pilkada Jakarta kali ini merupakan pertarungan yang harus dimenangkan. “Rebut Jakarta, untuk selamatkan Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada kampanye akbar di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan, Minggu (29/1/2017).
Sudah pasti kelompok Megawati Soekarno Putri tidak tinggal diam. Strategi paling jitu dilakukan untuk memenangkan kandidatnya Basuki Tjahya Purnama alias Ahok. Segala kekuatan digunakan karena hal ini juga terkait erat dengan Pilpres mendatang. Sungguhpun masih spekulasi, sangat mungkin sosok Ahok bakal pula dimainkan dalam Pilpres mendatang.
Bagi kekuatan politik yang ada Pilkada Jakarta adalah segala-galanya. Apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan para pebisnis. Harap maklum APBD Jakarta di tahun 2016 mendekati angka 70 triliun. Bandingkan dengan APBD Sumatera Selatan di tahun yang sama sekitar 7 triliun saja. Hanya sepersepuluhnya saja.
Berbagai kajian para pebisnis reklamasi teluk Jakarta terlanjur menghendaki Ahok yang menjadi Gubernur dengan berbagai alasannya.
Itu sebabnya berbagai cara yang dilakukan untuk menghambat Ahok seperti membentur tembok. Pilkada Jakarta juga mengesankan penguasa berbenturan dengan umat Islam. Mungkin karena kuatnya kepentingan bisnis berbaur dengan persiapan Pilpres mendatang. Pilkada Jakarta menjadi pusat pertemuan berbagai kepentingan.
Lengkap sudah alasan menjadikan Pilkada Jakarta hiruk pikuk menenggelamkan berita 101 Pilkada lainnya. Makanya beralasan jika hasil Pilkada Jakarta meninggalkan perasaan was-was banyak orang. Apalagi seandainya pasangan Ahok-Jarot menang Pilkada disertai putusan bebas Pengadilan Negeri bagi Ahok dari dakwaan penista agama. (*)

Baca Juga :  Yuk... Awasi Tahapan Pilkada

*Ketua Ombudsman RI

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!