Islam dan Pemimpin Ideal

Peranan pemimpin (elite) sangat strategis dalam proses pembangunan suatu bangsa. Maju dan mundurnya bangsa ke depan ditentukan peranan seorang pemimpin dalam berbagai jenis dan levelnya. Dari perspektif sosiologis, seorang menduduki posisi jabatan tertentu dalam beragam struktur birokrasi sering kali disebut pemimpin. Secara formal, bisa saja seorang diangkat menjadi pemimpin, pejabat birokrasi, pejabat politis. Tapi secara substantif, belum tentu sesungguhnya merupakan pemimpin. Karenanya, dalam tulisan ini, akan diungkapkan tentang perspektif ajaran Islam tentang pemimpin.
Istilah elite lazim didefinisikan sebagai anggota suatu kelompok kecil dalam masyarakat yang tergolong disegani, dihormati, kaya (materi) dan berkuasa. Kelompok elite adalah kelompok minoritas superior yang posisinya berada puncak strata, memiliki kemampuan mengendalikan kegiatan ekonomi dan politik, serta sangat dominan mempengaruhi proses pengambilan keputusan penting dan strategis. Itulah sebabnya dalam banyak hal kelompok elite tidak hanya diposisikan sebagai pemberi legitimasi, tapi lebih dari itu, mereka merupakan panutan sikap dan acuan pelbagai tindakan, oleh masyarakat diharapkan dapat berbuat nyata untuk kepentingan bersama. Sementara itu, kelompok lain yang dikuasai dan didominasi oleh kelompok elite dinamakan massa. Mereka adalah mayoritas inferior, yang posisinya dalam stratifikasi masyarakat berada dibawah, tidak memiliki kemampuan kuat untuk mengendalikan kegiatan ekonomi dan politik serta dalam proses pengambilan keputusan penting.
Dari perspektif sosiologi, agama diartikan sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal. Dalam arti, semua masyarakat memiliki cara berpikir dan pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut agama (religious). Sejumlah hal yang berhubungan dengan ‘judul’ agama, termasuk dalam superstruktur: agama terdiri atas tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan, dan nilai-nilai spesifik di mana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka. Tapi, karena agama juga mengandung komponen ritual, sebagian agama tergolong dalam struktur sosial.
Pada suatu komunitas sosial, terkadang mereka yang menduduki suatu jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan lainnya, sebagian kalangan memandangnya sebagai pemimpin. Padahal, terkadang kualitas kepemimpinan, pribadi, integritas, tipologi kepemimpinan dan seleksi sejarah atas label pemimpin terkadang belum teruji. Bahkan, suatu hal yang lazim, tindakan dan perilaku pemimpin justru belum terlalu mendorong orang lain untuk maju dan berkembang, mendorong optimisme, dan kurang memberi keteladanan. Pemimpin seperti ini, selanjutnya, terkadang pula bukannya ‘melayani’, melainkan selalu minta ‘dilayani’.
Dari konsep pemimpin seperti dijelaskan sebelumnya, tampak elite lebih berorientasi kekuasaan dan status sosial, dibandingkan dengan makna elite yang bersifat hakiki dan autentik. Dari makna autentik teks Islam (Alquran dan Al-Sunnah), setiap manusia tidak ada perbedaan, karena perbedaan dalam konteks sosial dan status sosial akan membawa pada bentuk stratifikasi sosial bersifat duniawiyah. Pemimpin tidak dilihat dalam konteks itu. Karena seorang pemimpin hendaknya menjadi sumber ‘inspirasi’ dan ‘kebaikan’ bagi umat yang dipimpin. Namun, dalam makna doktrin, belum tentu seorang pemimpin lebih baik dan mulia di hadapan Allah swt dibanding dengan umat yang dipimpinnya.
Secara substantif Islam tidak mengajarkan tentang stratifikasi manusia, baik dari segi keturunan, ras, warna kulit, posisi kekuasaan, struktur jabatan politik maupun kepemilikan harta benda. Islam hanya mengenal manusia dalam derajat yang sama. Allah swt hanya membedakan umat-Nya dalam derajat ketaatannya. Pemimpin dan mereka yang dipimpin (umat, rakyat) sama-sama mengabdi untuk kebaikan dunia dan ukhrawi. Di hadapan Allah swt tidak ada perbedaan, kecuali derajat ketakwaan atau ketaatan itu. Seperti tertuang dalam Al-Quran, dikatakan bahwa: “… sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah swt adalah yang paling baik takwanya….” (Al-Quran, Surat Al-Hujurat (49), Ayat 13).
Klasifikasi elite dan massa berkembang setelah adanya kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Klasifikasi tersebut dilakukan untuk membedakan secara sederhana antara mereka yang mengendalikan wilayah kekuasaan dengan massa yang jumlahnya banyak. Semestinya, klasifikasi itu dalam makna Islam (teks) dipisahkan dalam rangka menunjuk kepada sejumlah individu terpilih yang memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. Seperti memiliki kelebihan ilmu pengetahuan, memiliki akhlak atau moral yang baik (berbudi pekerti luhur), dapat diteladani, dapat menjadi sumber sosialisasi nilai-nilai Islam, antara ucapan dan tutur kata serta perbuatannya sejalan. Dalam pandangan Islam semua orang berpeluang menjadi pemimpin, tetapi tidak semua orang berpeluang menjadi pejabat. Allah swt menciptakan manusia dimuka bumi sebagai khalifatu fil ardh. Sehingga, pemimpin dalam konteks Islam memiliki spektrum luas, seperti pemimpin keluarga, pemimpin politis, pemimpin birokrasi, dan pemimpin agama.
Dalam masyarakat Islam, sering kali dikatakan sebagai kategori kelompok elite adalah ulama, guru ngaji, ustaz/mubalig. Mereka merupakan kelompok elite dalam Islam yang berdasarkan keahlian. Terdapat juga elite pemimpin Islam yang menjadi pimpinan organisasi Islam dan partai politik Islam, yang lazim disebut elite Islam, karena mereka memimpin ormas ataupun partai politik Islam yang memiliki masa, padahal secara moral dan etika Islam masih harus diuji keberpihakan mereka kepada perjuangan Islam yang sebenarnya, bukan hanya kepentingan pragmatis dan pamrih keuasaan. Dalam teks Islam, apapun jenis pekerjaan umat-Nya, memiliki kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan al-amar bil-ma’ruf wan-nahyu anil-munkar, merupakan tanggung jawab bersama antara elite- pemimpin dan yang dipimpin, massa.
Secara sosiologis dapat diungkapkan tentang pola relasi antara pemimpin dan umat. Relasi keduanya, awalnya diikat oleh emosi keagamaan yang kuat semakin mencair dengan terus berkembangnya masyarakat. Relasi sosial antara elite agama (ulama, kiai, guru ngaji, mubaligh, ustaz) dengan umat pengikutnya mulai bergeser dan didasarkan atas pertimbangan pragmatis dan rasional, dan cenderung tidak lagi dalam suatu relasi secara teologis semata. Kenyataannya, justeru menggambarkan bentuk yang tidak seimbang dan terjadi distorsi dalam menjelaskan fungsi elite yang semestinya menjadi tauladan atau panutan. Suatu kenyataan terkini, misalnya, yang dilakukan sebagian elite politik Islam cenderung memanipulasi kebenaran atas motivasi ekonomi politik yang menguntungkan diri sendiri dan golongannya. Agaknya, pergeseran politik di kalangan umat Islam belum optimal mendewasakan mereka dalam merealisasikan misi-misi agama yang diklaim selama ini termarginal secara politik. Terkesan pula, orientasi kepentingan material-duniwiah lebih dominan ketimbang orientasi immaterial-ukhrawi.
Terlepas dari bagaimana ‘proses’ seorang pemimpin muncul dan berkembang, Islam tampaknya lebih menekankan kepada pemimpin itu sendiri. Suatu hal yang menjadi stressing Islam yakni pentingnya konsistensi antara niat, perkataan, dan perilaku. Pemimpin yang difahami dalam Islam adalah pemimpin yang esensi kepemimpinannya bersifat integratif. Sehingga, berkembangnya suatu paradigma dalam pemimpin Islam, bahwa suatu kepemimpinan harus bersifat ideologis, artinya kepemimpinan itu didasarkan pada ketentuan yang bersifat definitif oleh kesatuan pandangan mengenai agama, kehidupan sosial, kehidupan politik kenegaraan, ekonomi, hukum, dan budaya. Itulah sebabnya bahwa pemimpin agama juga merupakan pemimpin bagi rakyat, bahkan agaknya dapat dipandang sebagai pemimpin ideal bagi komunitas, masyarakat, bangsa dan negara.
Pemimpin ideal, dalam perspektif Islam, merupakan pemimpin yang prilakunya tidak menyimpang dari ‘garis’ kebenaran yang diwahyukan agama, dengan menjunjung tinggi akhlakul karimah, adil, memberi rasa aman, dan menyejukkan bagi pengikut/umat. Pemimpin ideal, dipandang paling autentik, seperti ulama’, cendekiawan, ustaz, mubalig, dan dai. Ulama merupakan penjaga keutuhan ‘tali Allah’ yang mengikat manusia dengan Sang Khalik dan antara sesama manusia. Agaknya, siapa pun yang dipandang berilmu, berakhlak, dan berkepribadian mulia, dapat diartikan dalam kategori cendekiawan dan ulama. Karenanya, jika ulama, misalnya melanggar ketentuan moral, akan menjadi penderitaan umat sebagai pengikutnya. (**/ce3)

Oleh : Prof Abdullah Idi
Guru Besar Sosiologi UIN Raden Fatah Palembang

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!