Kepala KPP Pratama Ambon Tersangka

TIBA DI KPK: Kepala KPP Pratama Ambon, La Masikamba (kiri) tiba di gedung KPK kemarin (4/10), pasca OTT diduga menerima suap dari pengusaha untuk mengurangi besaran kewajiban pajak. Foto: JPG

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menyayangkan tindakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon La Masikamba. Melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh lembaga antirasuah Rabu (3/10), dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Dia menerima suap dari seorang pengusaha bernama Anthony Liando untuk mengurangi besaran kewajiban pajak.
Serupa dengan La Masikamba, Anthony juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Disamping itu, Sulimin Ratmin yang bertugas sebagai pemeriksa pajak di KPP Pratama Ambon juga bernasib sama. Dia sudah menjadi tersangka. ”KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penydikan,” ungkap Laode kemarin. Dalam kasus tersebut, total uang suap yang sudah diterima mencapai Rp320 juta.
Berdasar data KPK, uang tersebut merupakan bagian commitment fee atas pengurangan kewajiban pajak untuk Anthony Liando. Menurut Laode, uang Rp320 juta diberikan secara bertahap. Yakni sebesar Rp20 juta pada 4 September 2018, Rp100 juta pada 2 Oktober 2018, serta Rp200 juta pada akhir September. ”(Diberikan) Setelah surat ketetapan pajak (SKP) diterima AL (Anthony Liando),” imbuhnya.
Kuat dugaan, sambung Laode, La Masikamba juga turut menerima uang Rp500 juta dari Anthony Liando. Uang tersebut diberikan lebih awal. Yakni pada 10 Agustus 2018. Sebelum ada commitment fee di antara kedua belah pihak, Anthony Liando punya kewajiban membayar pajak Rp1,7 miliar sampai Rp2,4 miliar. Namun, belakangan angkanya berkurang cukup besar menjadi Rp1,037 miliar.
Laode menyebutkan bahwa angka tersebut merupakan kesepakatan bersama. ”Melalui komunikasi antara SR (Sulimin Ratmin) dan AL serta tim pemeriksa lainnya dinegosiasikan beberapa kali,” imbuhnya. Karena itu, dia menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh La Masikamba. Sebab, menurut dia seharusnya pemerintah bisa mendapat pemasukan pajak yang maksimal apabila tidak ada kecurangan.
Namun demikian, selama para pejabat pemeriksa pajak tidak segan melakukan penyelewengan, pemasukan dari sektor pajak tidak akan maksimal. ”Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan negara untuk membangun dan mensejahterakan rakyat, akhirnya hanya dinikmati oleh segelintir orang dengan cara curang,” beber Laode.
Beruntung, dalam kasus yang terjadi Ambon, KPK bisa menindaklanjuti laporan masyarakat dengan cepat. Sehingga praktir curang yang dilakukan oleh pejabat KPP Pramata Ambon bisa dihentikan. Laode mengakui, besaran uang dari barang bukti yang sudah diamankan instansinya memang tidak besar. Tapi, tidak demikian dengan barang bukti rekening. ”Kami menemukan perputaran uang miliaran,” imbuhnya.
Atas tindakan yang dilakukan oleh La Masikamba, Sulimin Ratmin, dan Anthony Liando, KPK menjerat ketiganya dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Laode berharap besar, ke depan tidak ada lagi kecurangan dalam urusan pembayaran pajak. ”Kami juga mengingatkan kembali kepada wajib pajak agar menghentikan praktik suap,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berterima kasih kepada KPK atas penangkapan terhadap jajarannya yang nakal. Menurutnya, KPK telah membantu upayanya membersihkan lembaga pajak dari oknum nakal. Wanita yang akrab disapa Ani itu juga mengaku sudah curiga dengan kerja oknum pegawai pajak di Ambon. ”Karena sebetulnya indikasi sudah ada, peringatan dininya sudah diberikan ke yang bersangkutan,” ujarnya kemarin.
Ani menambahkan, OTT tersebut akan menjadi bahan koreksi untuk instansinya. Dia mengaku sudah meminta inspektur jenderal dan dirjen pajak mengevaluasi sistem kerja. ”Peringatan dini kalau sudah ada kenapa tidak efektif mencegah terus. Sampai harus dikoreksi oleh institusi seperti KPK,” imbuhnya. Selain itu, mantan Direktur Bank Dunia tersebut juga meminta masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga integritas lembaga pajak.
Salah satu caranya dengan mau melaporkan pegawai-pegawai yang diketahui berbuat nakal atau curang. Sehingga semakin kecil potensi pelanggaran terjadi. Kian sedikit pula masyarakat yang dirugikan. ”Kalau ada pihak-pihak dari kantor pajak yang melakukan tindakan-tindakan yang dianggap tidak wajar, melakukan pemerasan, mereka bisa menyampaikan kepada kita,”
Kena Denda Rp606 Miliar
Di sisi lain, Kemenkeu didenda Rp606 miliar oleh Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang. Putusan tersebut lantaran Ditjen Pajak dinilai salah tangkap pelaku penyeleweng pajak, yakni Teddy Efendi beberapa waktu lalu.
Hal itu berdasarkan putusan persidangan gugatan antara Teddy Effendi selaku penggugat dan Kemenkeu RI selaku tergugat yang berlangsung, Kamis pagi (4/10). Menanggapi hal tersebut, Humas PN Klas 1 A Khusus Palembang Saiman SH MH mengaku putusan tersebut sudah sesuai dan berdasarkan fakta persidangan.
“Dalam melaksanakan tugasnya, hakim telah melaksanakan sesuai prosedur. Kita periksa dan kita putus. Selanjutnya terkait isi dalam putusan itu saya tidak bisa komentar ,” kata Saiman.
Yang pasti, lanjut dia, putusan sudah sesuai pembuktian. Bahkan dia menilai ada pertimbangan tersendiri sebelum akhirnya menghukum tergugat atau Dirjen Pajak. “Hal ini tentu berdasarkan pertimbangan pihak mejalis. Selama persidangan pasti ada pertimbangan-pertimbangan hakim dan sesuai dengan fakta pertimbangan. Sementara untuk perhitungan dari denda sendiri saya juga tak bisa komentar, tapi yang jelas ada proses,” katanya.
Sesuai PP 92/2015, ganti rugi salah tangkap maksimal Rp600 juta. Itu pun apabila yang jadi korban salah tangkap meninggal dunia. Tapi oleh Wishnu Wicaksono, Paluko Hutagalung dan Kartijono, Kemenkeu dihukum Rp606 miliar.
“Saya berkeyakinan putusan hakim juga pasti sudah sesuai dengan isi selama di persidangan, bukti-bukti selama proses sidang berjalan. Kalau mau banding ya silahkan. Karena kalau kita bicara terkait upaya hukum kan hanya ada banding,” tutup Saiman.
Terkait putusan tersebut, lanjut Saiman, jika memang tergugat merasa dirugikan maka silakan lakukan upaya hukum. “Kita kan ada aturan main, jadi kalau ada pihak lain merasa dirugikan silahkan saja ikuti mekanisme yang berlaku, ada upaya hukum dan saya rasa ya hanya banding,” lanjut Saiman.
Kasus pajak ini bemula saat Ditjen Pajak mengusut tunggakan pajak perusahaan Teddy Effendi. Ditjen Pajak pun akhirnya mengeluarkan surat perintah penyidikan No.PRIN-002/WPJ.03/2014 tanggal 15 April 2014 dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan S-02.SPDP/WPJ.03/BD.04/2014 tanggal 25 April 2014.
Selama sidang berlangsung, majelis hakim mengabulkan gugatan Teddy di kasus pajak tersebut. Teddy mengantong isi putusan dari kerugian yang dialaminya. Kerugian itu berupa kerugian materil PT Ina Basteel tahun 2017 sejumlah Rp418 miliar lebih dan PT Agrotek Andal Tahun 2017 Rp186 miliar lebih. “Maka total kerugian seluruhnya adalah sejumlah Rp606.757.340.002,” ucapnya. Kanwil Ditjen Pajak Sumsel-Babel sendiri belum memberikan konfirmasi terkait hal ini. (yun/far/syn)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!