Maksimalkan Storage Jembatan Timbang

Suasana UPPKB atau Jembatan Timbang Senawar Jaya di Kabupaten Bayung Lencir, Muba, Sumsel, seminggu yang lalu. UPPKB Senawar Jaya, termasuk dari Sembilan UPPKB lain yang menjadi pilot project dengan sistem IT yang langsung terhubung ke pusat. Foto: Tomi Kurniawan/Sumeks

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri akan memaksimalkan pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau dikenal dengan istilah Jembatan Timbang. Saat ini tengah melakukan beberapa persiapan untuk pemberlakulan jembatan timbang.

“Sekarang tinggal dilakukan persiapan. Sosialisasi juga. Kan tidak bisa langsung. Nanti truk logistik akan menyesuaikan dengan aturan baru ini. Sebelum lebaran sudah efektif,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PU PR, Endra S. Atmawidjaja, kemarin (23/4)

Rencananya pengoperasian UPPKB ini akan dimulai dengan pilot project di sembilan jembatan timbang di lokasi yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Selama ini operasional Jembatan Timbang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Selama dikelola oleh Pemda juga, kasus pungli kerap terjadi. Sanksi berupa denda tetap berjalan, tapi tidak ada uang yang masuk ke pusat untuk pemeliharaan jalan.

Endra menjelaskan, tidak lagi akan ada sanksi berupa denda untuk truk kelebihan muatan. Truk-truk itu akan diminta untuk menurunkan barang angkutannya di tempat penyimpanan (storage) yang nantinya akan disediakan oleh Pemerintah dan membayar uang sewa penitipan barang. Dengan demikian diharapkan akan memberikan efek jera bagi pemilik maupun pengemudi truk.

Baca Juga :  Rp9,5 M untuk Jembatan Payaputat

“Ketika dikenakan sanksi berupa denda, mereka memilih untuk bayar denda. Dan jalan tetap rusak karena truk-truk mereka yang kelebihan beban. Sekarang, barang mereka akan diturunkan. Ini akan membuat mereka makin repot karena harus kembali untuk mengambil barang,” ujar Endra.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian PUPR akan menyiapkan storage. Menurut Endra, di beberapa jembatan timbang yang sudah ada, storage sudah tersedia. Namun, pihaknya siap membangun storage baru jika dibutuhkan.

Di sisi lain, rencana penerapan teknologi timbangan bergerak atau weight in motion (WIM) untuk mengantisipasi kemacetan yang diakibatkan antrian truk yang masuk ke jembatan timbang akan dilakukan. Dengan didukung teknologi WIM ini, truk tidak perlu mengantri untuk diperiksa satu persatu.

Endra optimis jika pelaksanaan pengawasan beban kendaraan melalui jembatan timbang dapat berjalan optimal, maka dapat menghemat biaya preservasi jalan sebesar 60 persen dan memperpanjang umur jalan. Berdasarkan studi dari IndII (Indonesia Infrastructure Initiative) 2011, muatan beban berlebih (overloading) merupakan faktor penyebab terbesar (47 persen) terjadinya kerusakan jalan.

Endra menyebutkan bahwa kendaraan dengan muatan berlebih memiliki daya rusak hingga 4 kali lipat, sehingga menyebabkan umur perkerasan jalan menjadi lebih cepat dari yang direncanakan. Kemudian berakibat pada dibutuhkan kegiatan preservasi jalan yang lebih sering di lokasi yang rusak dan berdampak pada biaya preservasi jalan yang harus disediakan negara menjadi lebih tinggi.

Baca Juga :  Pak Bupati... Jembatan ini Membahayakan Warga

Anggaran preservasi jalan yang dialokasikan Kementerian PUPR pada 2017 sebesar Rp18,7 triliun, namun alokasi tersebut belum memadai untuk menangani seluruh jalan nasional. Dengan adanya UPPKB, diharapkan pengendalian beban muatan dapat berjalan dan dapat membuat kondisi jalan nasional sesuai rencana, sehingga terjadi efisiensi biaya preservasi jalan. (and/air)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!