Pantau Bansos Korban Gempa Lombok

SAYANG ADIK: Seorang anak perempuan menggendong adiknya melintasi reruntuhan rumah di desa Santong Mulia, Lombok Utara, kemarin. Foto: JPG

JAKARTA – Pasca berakhirnya masa tanggap darurat bencana, pemerintah bergegas melaksanakan berbagai upaya guna menuntaskan masa transisi darurat bencana. Minggu (26/8) Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengunjungi Lombok untuk memimpin rapat koordinasi transisi darurat korban gempa Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB).

”Masa tanggap darurat sudah berakhir. Maka kita memasuki tahap transisi darurat. Presiden sudah mengeluarkan instruksi presiden (inpres) dan setiap kementerian dan lembaga memiliki tanggung jawab masing-masing,” tutur Agus kemarin (26/8).

Sebelumnya, presiden mengeluarkan Inpres No 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Lombok. Dalam inpres, Kementerian Sosial (Kemensos) bertugas melaksanakan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Rehabilitasi sosial meliputi layanan dukungan psikososial (LDP) untuk korban gempa. Khususnya untuk kelompok rentan. Yakni anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu dengan balita, dan penyandang disabilitas.

Agus didampingi Gubernur Terpilih NTB Zulkieflimansyah dan Bupati Sumbawa Husni Djibril menyaksikan langsung proses pencairan bansos program keluarga harapan (PKH). Pada 2018, PKH untuk Kabupaten Sumbawa adalah Rp42,7 miliar untuk 22.595 keluarga. Terdiri dari PKH reguler sebanyak 22.376 keluarga, PKH Disabilitas 56 keluarga dan PKH Lansia 163 keluarga. Sementara itu PKH untuk Provinsi NTB sebesar Rp615,2 miliar untuk 325.320 keluarga. Terdiri dari PKH Reguler 321.727 keluarga penerima manfaat (KPM), PKH Disabilitas 1.985 KPM dan PKH Lansia 1.608 KPM.

Baca Juga :  Diguncang Gempa 7 SR, Begini Penampakan Masjid Islamic Center NTB

Setelah meninjau pelaksanaan pencairan bansos, Menteri bergeser menuju ke Gudang Bulog Alas, Kabupaten Sumbawa. Di lokasi ini Mensos meninjau Dapur Umum dan menikmati menu makan siang yang dimasak oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana) Sumbawa.

Menurut Agus, Kemensos telah menyisir korban gempa yang merupakan penerima bansos PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra). ”Banyak penerima bansos yang kehilangan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), buku tabungan, dan rumah mereka rusak berat tidak bisa ditempati kembali. Untuk itu, kami bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengganti KKS milik korban gempa yang hilang atau rusak dan secara bertahap di berbagai titik dilakukan pencairan bansos PKH tahap ketiga,” ucap Agus.

Hingga saat ini, bansos nontunai PKH untuk korban gempa telah disalurkan kepada 325.320 KPM senilai total Rp 615,2 miliar serta Bantuan Pangan Rastra dan BPNT kepada 473.049 keluarga senilai total Rp 624 miliar. Dalam konteks penanganan darurat bencana gempa Lombok, tahap transisi darurat ke pemulihan masih dalam status keadaan darurat. Sebab sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pada penjelasan pasal 23 ayat (1) yang dimaksud status keadaan darurat bencana adalah sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan, status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara atau permanen berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang. ”Tujuannya agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai,” ucap Sutopo.

Baca Juga :  Gempa NTB Bikin Maia Estianty Panik, Pegangan Tangan Berdua

Sutopo juga menjelaskan penanganan darurat masih terus dilakukan. Pembersihan puing masih dilakukan di beberapa daerah terdampak. ”Termasuk permintaan warga secara door to door yang dilayani untuk melaksanakan pembersihan. Distribusi air bersih dilakukan karena ada beberapa dusun di Desa Sokong melalui Orari melaporkan belum menerima air bersih. Di Desa Kuripan, Kabupaten Lombok Barat ada 123 KK yang sudah seminggu ada tangki air namun belum mendapatkan air bersih karena belum bisa dijangkau oleh mobil tangki,” kata Sutopo. (lyn/syn/jun/agm)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!