Pemilu Sela Awal Kejatuhan Donald Trump?

Presiden AS Donald Trump terlihat selama kampanye dalam foto gabungan di Estero, Florida, AS, 31 Oktober 2018. Foto: REUTERS / Carlos Barria

WASHINGTON – Beberapa pengamat melabeli pemilu sela Amerika Serikat kemarin, Rabu (7/11), sebagai referendum Donald Trump. Nama Trump memang tak ada di dalam balot, tapi pemilu kali ini seakan-akan tentang Trump.

Suami Melania itu pun sadar akan hal tersebut. Dia berkeliling negara bagian untuk berkampanye demi kemenangan Grand Old Party (GOP), sebutan Republik.

Meski kehilangan kontrol di DPR, Trump masih berbangga diri karena berhasil meraih lebih banyak kursi di senat. “Menerima banyak ucapan selamat dari begitu banyak orang atas kemenangan besar kemarin malam,” cuit Trump di akun Twitter-nya.

Menurut Trump, selama ini partai penguasa kerap tak bisa mempertahankan suara mayoritas di senat dalam pemilu sela. Tapi, di bawah kepemimpinannya, Republik justru berkuasa di senat.

Trump mungkin hanya menghibur diri. Sebab, kemenangan Demokrat bakal berdampak signifikan pada pemerintahannya.

Rencana-rencana Trump seperti membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko, menghapus UU Perawatan Kesehatan yang Terjangkau alias Obamacare, dan program-program lainnya terancam tak terlaksana.

Blokade Demokrat di DPR membuat usulan itu tak bisa dibahas di senat. Dengan kata lain, kecil kemungkinan lolos.

“House of Representatives adalah kunci utama untuk semua hal yang berurusan dengan anggaran,” ujar Simon Langlois-Bertrand, profesor ilmu politik di McGill University.

Demokrat bakal memanfaatkan “senjata” itu dengan maksimal. Demokrat juga bakal memiliki kuasa untuk mendorong penyelidikan keterlibatan Rusia dalam Pemilu 2016.

Ada enam komite di DPR yang punya kuasa untuk menyelidiki Trump. Komite itu biasanya diketuai legislator dari partai penguasa. Mereka memiliki kekuasaan yang luas untuk melakukan penyelidikan, mengeluarkan surat panggilan pengadilan, dan mendorong pihak tertentu untuk memberikan kesaksian. Kuasa itu tak dimiliki Demokrat ketika menjadi minoritas di DPR.

Laporan pajak Trump sangat mungkin juga akan diungkap ke publik. Selama ini Trump tak pernah membuka laporan pajaknya ke publik, tidak seperti presiden-presiden sebelumnya. Orang-orang dekat presiden juga terancam.

Menteri Dalam Negeri Ryan Zinke mungkin bakal segera dipanggil untuk proses penyelidikan. Dia dituding mengambil kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bisnisnya. Deretan pejabat lain juga menunggu antrean penyelidikan.

Tidak tertutup kemungkinan impeachment alias pemakzulan Trump juga bakal terjadi. Usulan pemakzulan cukup dari partai penguasa di DPR. Dan, Demokrat kini bisa melakukannya.

Namun, pimpinan Demokrat Nacy Pelosi pernah menyatakan bahwa dirinya saat ini tidak berniat untuk melengserkan Trump.

Di pihak lain, berdasar polling yang dilakukan kepada para pemilik suara secara acak di pemilu sela, 40 persen ingin Trump diturunkan dari jabatannya. Persentase itu jauh lebih tinggi daripada polling serupa pada presiden sebelumnya, termasuk Bill Clinton. Suami Hillary Clinton itu pernah menghadapi pelengseran meski akhirnya lolos dan tetap berkuasa.

Sikap Demokrat bisa saja berubah sewaktu-waktu. Terutama seandainya jaksa khusus Robert Mueller menemukan fakta bahwa Rusia memang terlibat dalam kemenangan Trump di Pilpres 2016. Jika fakta tersebut dipaparkan dalam beberapa pekan ke depan, situasi mungkin berubah. (sha/c10/ttg)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!