Simpan Uang Rp6,425 M

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

JAKARTA – Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra mencatat sejarah. Politisi PDI Perjuangan itu menjadi kepala daerah ke-100 yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Penetapan itu seiring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu (24/10). Sunjaya diduga menerima suap terkait mutasi-rotasi pejabat dan gratifikasi.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, Sunjaya ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Cirebon Gatot Rachmanto. Gatot diduga memberi setoran Rp100 juta untuk biaya promosi jabatan. Sebelumnya, Gatot menjabat sebagai sekretaris bidang di Dinas PUPR. Uang itu diserahkan melalui ajudan bupati.
Selain uang Rp 100 juta, Sunjaya juga diduga menerima setoran sebesar Rp125 juta berkaitan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon. Duit-duit itu kemarin diamankan KPK saat OTT. “Hari ini (kemarin, red), sekretaris SUN mendatangi gedung KPK dan membawa uang Rp296.965.000 dan menyerahkan pada tim KPK,” kata Alexander di gedung KPK, kemarin (25/10).
Sehingga, total uang tunai yang berhasil diamankan dalam kasus tersebut sebesar Rp385,965 juta. Terdiri dari pecahan uang Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Selain uang tunai, KPK kemarin juga mengamankan bukti berupa slip transaksi perbankan senilai Rp6,425 miliar. Uang yang diduga gratifikasi itu disimpan di rekening “penampungan” bupati yang diatasnamakan orang lain.
Alexander mengatakan, pihaknya menjerat Sunjaya dengan dua tindak pidana sekaligus. Yakni, suap dan gratifikasi. Dalam proses penyidikan tersebut, KPK tidak tertutup kemungkinan membuka peran-peran pihak lain yang diduga sebagai pemberi suap dan gratifikasi kepada bupati.
“Modus yang diduga digunakan pemberian setoran kepada bupati setelah pejabat terkait dilantik,” ujarnya. Selain itu, modus penerimaan lain adalah mengumpulkan setoran dari fee-fee proyek dan perizinan di lingkungan Pemkab Cirebon. “Nilai setoran terkait mutasi ini diduga telah diatur mulai dari jabatan lurah, camat hingga eselon 3,” imbuh Alex.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sudah menyiapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Cirebon Rachmat Sutrisno sebagai pengganti Sunjaya. “Begitu nanti ada pengumuman resmi yang bersangkutan (Sunjaya) ditahan, agar tata kelola pemerintahan di Cirebon tidak berhenti,” ungkap Tjahjo kemarin. Dia tidak memilih wakil bupati lantaran orang nomor dua di Kabupaten Cirebon itu sudah mencalonkan diri sebagai caleg DPR.
Sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, Rachmat bakal menggantikan Sunjaya sampai proses hukum terhadap atasannya itu berkekuatan hukum tetap. Tjahjo memastikan, pergeseran posisi tersebut tidak akan memakan waktu. Sebab, instansinya juga terus berkomunikasi dengan Pemprov Jabar. “Yang penting jangan sampai ada kekosongan tanggung jawab pemerintahan di daerah,” ujarnya.
OTT KPK terhadap kepala daerah memang bukan kali pertama terjadi. Dalam dua pekan terakhir, sudah dua kepala daerah dari Jabar kena operasi senyap lembaga antirasuah tersebut. Disamping fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang masih belum maksimal, Tjahjo menyebutkan, pribadi masing-masing kepala daerah juga turut menjadi salah satu sebab ada saja kepala daerah kena OTT KPK. “Kembali ke orangnya,” kata dia.
Untuk itu, Tjahjo sebagai mendagri tidak henti-henti mengingatkan para kepala daerah. Berbagai upaya terus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Termasuk di antaranya dengan membawa mereka ke kantor KPK usai dilantik. “Untuk berdiskusi bagaimana pencegahan yang baik,” imbuhnya. Bahkan, sambung dia, Presiden Joko Widodo juga turun tangan dan berulang kali mengingatkan setiap kepala daerah.
Khusus OTT bupati Cirebon, Tjahjo mengakui dirinya sempat curiga lantaran Sunjaya berulang kali menghubungi dirinya. “Lima hari terakhir ini Pak Bupati itu telpon saya terus,” ucap dia. Melalui sambungan telepon tersebut, sambung Tjahjo, Sunjaya meminta izin untuk mengganti pejabat SKPD di wilayah yang dia pimpin. “Ya, ikuti saja aturannya,” tegas Tjahjo. Sayang, arahan itu tidak diikuti Sunjaya. Dia malah bermain dengan menjual beli jabatan di wilayahnya. (tyo/syn)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!